Surabaya – Komisi A DPRD Surabaya menggelar rapat membahas ketertiban dan keamanan di kawasan wisata religi Ampel Kecamatan Semampir. Kamis (29/9/2022)
Wakil Ketua A Camelia Habibia mengatakan, Komisi A meminta kepada Pemerintah Kota untuk meningkatkan keamanan di tempat kawasan wisata religi Ampel.
“Kita rapat koordinasi dengan Satpol PP, Polri dan TNI untuk meningkatkan kawasan yang ada disana (Ampel),” ujar Camelia Habiba. Kamis (29/9/2022) ditemui usai rapat
DI tempat wisata religi Ampel, menurut politisi PKB ini, teryata selama ini tidak ada petugas keamanan yang dipasang dari Satpol PP di lokasi tersebut
“Itu (Satpol PP) cuma hanya mobile saja,” ungkapnya.
Lanjut kata Camelia Habiba disapa akrab Habiba ini, seharusnya objek vital tempat wisata Ampel itu ada perlakuan yang sama seperti tempat wisata lainnya.
“Seperti di THP Kenjeran, taman taman itu harus ada petugas keamanan khusus yang dipasang oleh Satpol PP stanbay disana,” tuturnya.
Dari catatan kepolisian di dalam rapat, kata Habiba, tempat wisata religi Ampel itu membutuhkan fasilitas untuk kepolisian dalam membantu keamanan.
“Selama ini mereka tidak bisa ngepos karena tidak ada tempat posnya (Polisi),” katanya.
Untuk itu, Habiba berharap, Pemerintah Kota harus membangun pos terpadu untuk petugas gabungan terdiri dari Satpol PP, Polisi dan TNI.
“Mereka (Petugas Gabungan) itu bisa bertugas untuk menjaga disana dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti CCTV,” harapannya.
Habiba menambahkan, kawasan tempat wisata religi Ampel seperti dianak tirikan jarang mendapat perhatian dari pemerintah kota sejak tahun 2016 lalu.
“Waktu itu pak wali kota pernah menjabat Kepala Cipta Karya yang sudah pernah mengeluarkan Fiesilbility Study atau Studi kelayakan (FS),” katanya.
Menurut Habiba, FS itu sudah pernah jadi bahkan sudah pernah dipaparkan di publik bersama dengannya pada waktu itu.
“Waktu itu pernah dipaparkan desain desainnya yang sudah jadi waktu itu dengan saya, dan kami menanyakan ke Dinas Pariwisata, posisi FS sekarang itu dimana ? ,” tanyanya
Habiba juga menanyakan, kenapa ditempat wisata lain sudah di aplikasikan, sedangkan FS yang sudah jadi menggunakan APBD 2021 tetapi sampai sekarang belum di aplikasikan pembangunannya
“Itu ada kendala apa dan itu yang kami sampaikan,” tanyanya.
Sementara itu, Kasatpol PP Kota Surabaya Eddy Christianto mengatakan, memang itu suatu keniscayaan yang menurutnya harus membuat pos keamanan terpadu dari kepolisian, Dishub, Satpol PP, BPBD dan TNI
“Itu adalah salah satu seperti sebelum covid itu sudah pernah kita buat pos dengan tenda mungkin lebih perlu pos yang permanen,” ujar Eddy Christianto
Meski demikian, kata Eddy, sehingga untuk personilnya lebih mudah untuk pengaturan ditingkat kecamatan, Polsek dan Koramil
“Kita juga akan bantu dari Satpol Kota, Dishub dan BPBD,” katanya.
Pos terpadu ini, Eddy menambahkan, memang dibutuhkan di kawasan itu karena kawasan itu memang sangat luas dan rumit dalam tanda kutip.
“Untuk pelaksanaannya kita nanti akan koordinasikan dengan dinas pariwisata,,” pungkasnya. (irw)