beritasurabayaonline.net
Sospol

Laporan Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya 2023 Beri Catatan ke Dinas yang Kurang Maksimal

Surabaya – DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar Rapat Paripurna dengan beberapa agenda Senin (22/4/2024) siang

Agenda salah satunya Pembacaan Laporan Panitia Khusus (Pansus) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya akhir tahun anggaran 2023.

Tri Didik Adiono Wakil Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya tahun anggaran 2023 mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan rapat pansus LKPJ Wali Kota Surabaya akhir tahun anggaran 2023 dengan seluruh Dinas dan BUMD Kota Surabaya.

“Kami (Pansus) ada beberapa catatan,” ujar Tri Didik Adiono seusai Pembacaan Laporan Pansus LKPJ Wali  Kota Surabaya Akhir Tahun Anggaran 2023 di Rapat Paripurna

Menurut legislator Fraksi PDIP ini secara umum program wali kota dan wakil wali kota Surabaya dirasa sudah bagus

“Cuma dari beberapa dinas ini masih ada yang kurang maksimal, dan saya rasa itu wajar,” kata  Tri Didik Adiono akrab disapa Didik Bledek

Sebab Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya ini, menurut ia, tidak sampai menjabat 5 tahun tetapi hanya 3 tahun.

“Insya Allah di periode berikutnya akan dimaksimalkan,” terang Didik Bledek.

Terpenting dari catatan pansus ini, ia mengungkapkan, terkait program bantuan untuk warga miskin yang dirasa juga sudah maksimal

“Dari Catatan kami terkait program bantuan warga miskin ini sudah maksimal,” kata Didik Bledek

Pihaknya juga mencatat kinerja dari 39 Dinas termasuk BUMD yang menjadi sorotan pansus LKPJ Wali Kota Surabaya. akhir tahun anggaran 2023.

“Yang manjadi sorotan kami adalah BPKAD terkait dengan pengelolaan aset,” kata Didik Bledek

Menurut ia, pengelolaan aset dirasa kurang maksimal seperti gedung eks Hi Tech Mall THR dan sampingnya ada taman Remaja Surabaya (TRS)

“Apabila itu dimaksimalkan dalam hitungan preiser sewanya bisa 20 miliar selama 1 tahun,” kata Didik Bledek

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar  aset tersebut bisa disewakan kepada pihak ketiga untuk pendapatan pemerintah kota Surabaya.

“Kalau itu sewakan selama 5 tahun kurang lebih bisa 100 miliar,” tutur Didik Bledek.

Sedangkan program padat karya ini, menurut ia, bukan tidak berdampak tetapi kurangnya skill di lapangan

“Dan tidak ada pendampingan yang paham terkait skill itu,” kata Didik Bledek.

Meski program padat karya hanya di dampingi oleh pemerintah kota, menurut ia masih kurang maksimal sehingga menjadi mangkrak

“Seandainya program padat karya di kerjasamakan dengan pihak ketiga itu bisa lebih maksimal,” pungkas Didik Bledek. (irw)

Baca juga