beritasurabayaonline.net
Sospol

Pelepasan CJH Asal Surabaya, Fraksi PKB : Menjadi Agenda Tahunan

Surabaya – Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya menyampaikan rasa syukur atas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melepas keberangkatan calon jemaah haji (CJH) 2022 asal Kota Pahlawan di Gedung Convention Hall, Kamis (30/6/2022).

“Kami (fraksi PKB red) turut bersyukur,” ujar Camelia Habiba Bendahara Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya. ditemui dilokasi usai pelepasan.

Menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya ini, karena pelepasan secara formal baru dilaksanakan pada tahun ini di kota Surabaya

“Karena memang di tahun sebelumnya Surabaya tidak pernah mempunyai kloter utuh, dan selama ini Surabaya sebagai kloter penyangga,” katanya

Meski demikian, kata Habiba, mudah – mudahan keberangkatan jemaah haji yang perdana setelah masa pandemi Surabaya mempunyai kloter utuh.

“Sehingga di tahun berikutnya kita bisa melepaskan jemaah haji embarkasi Surabaya dengan diiringan doa,” terangnya.

Lanjut Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya ini, menitipkan pesan kepada para calon jemaah haji agar selalu mengingat tentang Surabaya dan mendoakan para pemimpin Surabaya.

“Ini juga menjadi momentum dan semoga bisa menjadi agenda tahunan,” katanya

Jika kemarin – kemarin, kata Habiba, antara Kemenag kota Surabaya dengan  Pemerintah Kota Surabaya belum  terbangun sinergitas yang bagus.

“Mudah mudahan momentum ini menjadi sinergitas Kemenag Kota Surabaya dalam membangun Kota Surabaya khususnya di bidang pendidikan agama,” harapnya

Adanya pelepasan keberangkatan calon jemaah haji ini, Habiba berharap, bisa ditindaklanjuti dengan duduk bersama antara Kemendag Kota dengan Pemerintah Kota untuk membicarakan bagaimana pendidikan agama di kota Surabaya

“Setelah itu dilanjutkan terbitnya Perda terkait pondok pesantren di kota Surabaya sebagai turunan PP dan undang undang pesantren yang sudah dikeluarkan oleh DPR RI,” katanya.

Ditanya apakah perlu penambahan kuota bagi calon jemaah haji yang menunggu lama namun belum diberangkatkan, kata Habiba, hal itu bukan domainnya.

“Penambahan kuota itu bukan di domain kita, tapi itu domain di Kemenag,” katanya.

Untuk itu, Habiba berharap juga, DPR RI yang ada di senayan khususnya dapil Surabaya bisa mendorong memberikan penambahan  kuota di tahun akan datang.

“Mengingat jumlah penduduk kota  Surabaya cukup banyak di banding dengan daerah daerah lain,” pungkasnya. (irw)

Berita Terkait