beritasurabayaonline.net
Sospol

Pimpinan DPRD Surabaya : Perpanjangan PPKM Darurat Harus Dievaluasi

Surabaya – Menanggapi perpanjangan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat  hingga akhir juli 2021.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A Hermas Thony mengatakan, diperpanjang atau tidak harus ada resistensi dan parapenter dengan jelas.

“Kenapa harus diperpanjang dan kenapa tidal selesai perencanaan yang sudah di tetapkan ? ,” ucap A Hermas Thony.

Menurut Legislator Gerindra ini, hal itu menjadi bagian dari evaluasi bersama, dan pihaknya berpikiran bahwa kemarin pemerintah menetapkan 3-20 juli dan itu bukan tanpa klakulasi.

“Kenapa kemudian ditetapkan sampai 20 juli ?,” kata A Hermas Thony akrab disapa Thony.

Hitungan pemerintah selama sekian hari itu, kata dia, sudah bisa memastikan yang diatas sebagai mana target yang sudah ditetapkan.

Pemerintah baik dari Satgas dan Gugus, lanjut Sekretaris Gerindra Surabaya ini, sudah mengkalkulasi sejak hari pertama, kedua apa yang dilakukan hingga batas terakhir (PPKM Darurat).

“Sebagaimana yang sudah ditentukan bahwa persebaran ataupun penambahan itu berkurang dari 10.000 ribu bisa tercapai,” terang Thony.

Jika ada perpanjangan, menurut dia berpikiran kemungkinan pemerintah pusat menganggap belum sukses.

“Ketidaksuksesan ini kan, kita sudah mati matian, tetapi bisa jadi daerah lain yang kemudian kurang begitu peduli seperti kota surabaya,” ungkap Thony.

Untuk itu, pihaknya berharap ada evaluasi yang jelas dan ketat dan juga memberikan sebuah penilian daerah daerah yang lain.

“Untuk surabaya, insya Allah kita sudah maksimal mati matian tidak sekedar pemerintah kota saja masyarakat pun juga kita dilibatkan semua untuk mengatasi pandemi sesuai pencapaian target yang diharapkan oleh Pemerintah sampai 20 juli selesai,” tegas Thony

Untuk perpanjangan PPKM Darurat ini, kata dia, harus melihat lebih dahulu dan pihaknya menyatakan tidak menolak terhadap perpanjangan

Tetapi, pihaknya kembali berharap, harus ada evaluasi yang konkrit daerah mana yang perlu diperpanjang dan daerah mana yang tidak perlu diperpanjangan

“Kalau diperpanjang alasannya apa, klakulasinya seperti apa dan datanya juga seperti apa ?,” kata. Thony.

Maka itu, menurut dia, harus konkrit agar supaya masyarakat tidak melihat dan menganggap bahwa perpanjangan (PPKM) itu kemauan dari pemerintah tanpa didasari data yang jelas.

“Ya harus (PPKM Darurat) di evaluasi,” pungkas Thony ditemui usai mengikuti Istiqhotsah dan doa bersama untuk keselamatan surabaya. Minggu (18/07/2021) malam.  (irw)

Perlu diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang penerapan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir juli 2021, sebelumnya PPKM Darurat Jawa – Bali ditetapkan 3 – 20 juli 2021.

“Sudah diputuskan Bapak Presiden, PPKM Darurat dilanjutkan atau diperpanjang hingga akhir juli 2021,” ujar Muhadjir Effendy. usia mengikuti rapat kabinet terbatas. Jumat (16/07/2021)

Baca juga