beritasurabayaonline.net
Sospol

Terima Keluhan Kader Kesehatan, Fraksi PKS : Kebijakan Pemkot Meresahkan

Surabaya – Sejumlah perwakilan kader kesehatan diwilayah kelurahan datang ke Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya Selasa (01/03/2022)

Pasalnya, mereka mengadukan keluhan terkait kebijakan peraturan Pemkot Surabaya tentang pemangkasan atau pengurangan hingga insentif kader kesehatan yang sampai sekarang belum diserahterimakan.

Selain itu, juga mengeluhkan insentif kader kesehatan yang sampai sekarang belum diserahterimakan atau dicairkan

Salah satu perwakilan Kader Kesehatan Kelurahan Pakis Rahayu mengaku, sebenarnya keluhannya tidak muluk muluk

“Intinya saya hanya menuntut hak hak kader kami,” katanya

Karena, menurut Rahayu, kader sudah di janjikan diakhri tahun 2021 bahwa untuk insentif adalah 400.000 ribu

“Kami sudah bekerja mulai januari dan februari 2022,” ucapnya

Secara otomatis, kata Rahayu, dirinya bersama kader kesehatan lain menuntut hak insentif sebesar 400.000 ribu dan dipotong pajak

“Karena kami (Kader kesehatan red) sudah melakukan kegiatan tersebut,” terangnya

Terkait kebijakan pengurangan kader ini, Rahaya meminta untuk ditinjau ulang karena, menurutnya, kegiatan kader kesehatan dirasa tidak sedikit kalau hanya dibatasi 3

“Terus terang kami tidak sanggup karena banyaknya kegiatan yang ada,” keluhnya

Rahayu mencontohkan, untuk kegiatan di posyandu di bulan februari hingga agustus dirasa tidak mencukupi jika dilakukan oleh 3 kader

“Seperti kajian dari salah satu dokter kami memohon ditinjau ulang,” pintanya

Jika memang kader kesehatan dibatasi usia maksimal 65 tahun itu, menurutnya kalau tidak aktif dipersilahkan bisa mengundurkan diri

“Tapi kalau yang mau bekerja kami mohon supaya dimasukan kembali,” kata Rahayu

Selain itu, lanjut Rahayu, jangan diberi 3 orang atau kader setiap per / RT untuk penduduk yang kurang dari 200 dan meminta diberikan 4 kader

“Karena tugas kami itu berat pak,” keluhnya

Rahayu mencontohkan, seperti bumantik di hari jumat mulai jam 06.00 wib pagi harus keliling ke warga dan mengisi ngisi link

“Apakah bisa kalau dikasik tugas lebih dari 200 KK hanya dikerjakan oleh 3 orang (kader),” katanya

Untuk itu, Rahayu meminta dikembalikan semua posisi kader yang bersedia untuk bekerja

“Karena kami tidak digaji 28.200 ribu atau tidak digaji pun kami tetap bekerja dengan ikhas dan sukarela, istilahnya kami mengabdi untuk warga apa yang menjadi keluhan masyarakat untuk disampaikan,” ungkapnya

Hal senada, Kader Kesehatan kelurahan Mojo Wahyu Sriani mengaku, kurang lebihnya sama yang disampaikan oleh kader kesehatan se kota surabaya

“Kami sangat terkejut tiba tiba adanya pengurangan kader kesehatan seperti ini,” katanya

Pengurangan kader kesehatan, menurut Sriani lebih dari 70 persen yang ada diwilayahnya

“Diwilayah saya dari 103 kader tiba tiba menjadi 36 kader dengan topoksi 15 tugas seperti itu,” keluhnya

Jika dilihat dari nilai honor yang diterima Sriani mengungkapkan, tidak sebanding yang bekerja hampir 24 jam.

“Kami bekerja 24 jam tanpa ada istilahnya jam kerja,” katanya

Meski jam pun berapa jika puskesmas atau kelurahan memerlukan data, Sriani menyatakan siap

“Seperti kegiatan vaksin jam 7 – 8 pagi dalam keadaan apapun, kami siap untuk mengobrak warga ,” katanya

Kader kesehatan, menurut Sriani, garda kedepan kalau dilapangan dan memastikan kader yang lebih dahulu

“Kita dilapangan istilahnya garda depan yang pasti duluan, walaupun ada perangkat RT,” katanya.

Bahkan, kata Sriani, segala kondisi yang ada di kampung, para kader ksehatan juga mengetahui

“Kami (Kader) yang tahu, tapi kalau tiba tiba seperti ini (pengurangan red), kami gelo (kecewa),” tutup Sriani

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo menyampaikan terima kasih kepada para kader kesehatan atas aspirasinya disampaikan kepada fraksi PKS

“Kami terima kasih kepada para kader kesehatan atas aspirasinya disampaikan kepada kami,” ujar Cahyo Siswo Utomo

Kedua, anggota komisi D DPRD Kota Surabaya ini, meminta kepada pemkot untuk meninjau kembali kebijakannya

“Karena kebijakan tersebut meresahkan,” katanya. Usai terima keluhan kader kesehatan.

Kedua, kajian yang mendasarkan hanya kepada jumlah KK atau penduduk baik di RT maupun RW dirasa tidak sebanding dengan beban kerja kader kesehatan

“Saya rasa tidak sebanding dengan kerja yang diembankan kepada kader yang begitu banyaknya,” katanya

Cahyo mencontohkan, baik itu pekerjaan admistratif dan belum lagi aplikasi yang dirasa banyak hambatannya.

“Saya ingin sampaikan kepada Pemkot surabaya mohon ada sosialisasi dalam bentuk apapun dengan cara baik dan bijak lagi,” tuturnya.

Kedepannya, menurut Cahyo, tidak ada keresahan keresahan terhadap kader kesehatan maupun warga.

“Kami minta agar kedepan tidak ada keresahan – keresahan dari para kader kesehatan,” pungkasnya didampingi Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. (irw)

Baca juga