160 Miliar Dicadangkan Bagi MBR Untuk Sembako dan Keringanan Biaya PDAM

oleh

Surabaya – Pimpinan dan anggota DPRD Surabaya menggelar rapat konsultasi bersama Walikota Surabaya Tri Rismaharini melalui teleconference membahas penanganan virus corona (Covid-19).

Dalam rapat konsultasi di lantai 3 ruang paripurna juga disetiap ruang kerja dewan ini, Walikota Surabaya Tri Risma menyampaikan beberapa langkah-langkah dalam penanganan virus corona (Covid-19)

“Tadi Walikota Surabaya (Risma) menyampaikan eksplorasi langkah-langkah apa yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Kota Surabaya,” ujar Adi Sutarwijano Ketua DPRD Kota Surabaya. Senin. (06/04/2020).

Penasehat Fraksi PDIP ini menjelaskan, walikota selaku pihak yang mendapatkan mandat dalam Kepres No 7 Tahun 2020 tentang penanganan covid-19 yang semula menyampaikan ada kebutuhan anggaran saat ini.

“Artinya saat ini, itu bisa berkurang bisa bertambah dari 196 milyar untuk penanganan covid- 19, diantaranya 160 miliar itu dicadangkan untuk kebutuhan sembako dan pangan bagi warga masyarkat yang tidak mampu,” paparnya.

Hal itu, menurut Adi, bisa berkurang dan bertambah, karena pemerintah pusat juga akan memberikan kebijakan yang serupa, dan yang lebih penting lagi tadi ibu walikota diakhir penjelasannya menyampaikan kemungkinan akan ada pembebasan.

“Pembebasan ini bagi warga MBR untuk mendapat keringanan atau pembebasan biaya untuk PDAM,” katanya, ditemui usai rapat konsultasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Adi mengatakan, kebijakan yang banyak disampaikan oleh walikota surabaya dalam rapat konsultasi ini, anggota dewan juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tetapi pihaknya meminta maaf.

“Tidak semua anggota dewan mendapatkan giliran (Bicara), tetapi semua masing masing fraksi sudah mendapatkan bagian berbicara menyampaikan pendapatnya,” katanya.

Jika ada anggota dewan yang belum mendapat kesempatan berbicara untuk menyampaikan pendapatnya, pihaknya mempersilakan secara tertulis melalui ketua DPRD dan akan dikirimkan kepada ibu walikota surabaya.

“Atau opsi kedua melakukan rapat teleconference komisi-komisi dengan OPD di Pemerintah Kota Surabaya,” tuturnya. (irw)