Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melantik dan mengambil sumpah jabatan 85 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemkot, di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jumat (2/10/2026). Dari jumlah tersebut, 13 pejabat merupakan eselon III dan 72 lainnya eselon IV.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pelantikan dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong sekaligus merotasi pejabat pada jenjang eselon yang sama.
Selain itu, para pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya berkutat pada urusan administratif, tetapi berani turun ke lapangan dan menjalankan aturan secara tegas serta hadir menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Ketika saya mengangkat orang – orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Maka jangan pernah takut,” kata Wali Kota Eri.
Ia menekankan, keberanian menjalankan aturan diperlukan agar birokrasi tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran. Wali Kota Eri mencontohkan persoalan penjualan minuman keras (miras) secara eceran.
Menurutnya, jika aktivitas tersebut memang telah dilarang dalam aturan, pejabat di lapangan tidak perlu terus memberikan peringatan. Tindakan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutup. Jangan lagi diperingatkan, enggak ada peringatan itu,” tegasnya.
Wali Kota Eri menjelaskan, peringatan diperlukan apabila masih terdapat kekurangan dalam aturan yang menjadi dasar penindakan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah dapat melakukan penyempurnaan regulasi.
“Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata di aturannya itu ada yang kurang. Itu baru diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang maka ditutup,” jelasnya.
Dalam penegakan aturan, Wali Kota Eri juga meminta pejabat yang bertugas sebagai pengampu wilayah hingga tingkat balai RW mengubah pola pelaporan kepada Pemkot Surabaya.
Ia tidak ingin laporan birokrasi hanya berisi urusan perizinan dan kegiatan administratif.
Menurutnya, pejabat harus mampu menunjukkan perkembangan persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Permasalahan di RW itu apa? Stuntingnya ada berapa, turun menjadi berapa? Penganggurannya berapa, turun menjadi berapa? Itu yang dilaporkan,” katanya.
Ia menilai, laporan mengenai jumlah izin yang masuk atau yang telah diselesaikan memang merupakan bagian dari pekerjaan birokrasi. Namun, tugas pemerintah tidak berhenti pada penyelesaian administrasi.
“Yang untuk menurunkan itu adalah tugas dari negara, tugas dari Pemerintah Kota untuk hadir,” ujarnya.
Tak hanya itu saja, Wali Kota Eri juga mengingatkan para pejabat bahwa birokrasi memiliki posisi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut dia, ketika masyarakat percaya kepada pemerintah dan birokrasinya, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
“Birokrasi harus bisa mengajak orang berbuat kebaikan. Harus bisa mengajak orang meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Itu adalah keberhasilan sebuah pemerintahan,” kata dia.
Ia menegaskan, perubahan Surabaya tidak hanya ditentukan oleh wali kota. Birokrasi menjadi salah satu penggerak utama karena aparatur pemerintahanlah yang menjalankan berbagai kebijakan hingga ke tingkat masyarakat.
“Surabaya berubah karena birokrasi. Karena kalau wali kota kan hanya dirigen saja,” imbuhnya.
Wali Kota Eri berharap pengisian formasi yang kosong melalui pelantikan tersebut dapat membuat roda pemerintahan berjalan lebih maksimal. Para pejabat yang menerima amanah baru diminta tidak hanya menduduki posisi struktural, tetapi benar-benar menghadirkan pemerintah di tengah persoalan masyarakat.
“Dengan mengisi formasi-formasi yang kosong agar pekerjaan bisa maksimal,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, Ira Tursilowati mengatakan, sebanyak 85 pejabat mengikuti rotasi, mutasi, dan promosi. Rinciannya, 48 pejabat mendapat promosi, sedangkan 37 lainnya menjalani rotasi dan mutasi.
Menurut Ira, pergeseran dilakukan antarjabatan, di antaranya dari kelurahan ke kecamatan maupun ke posisi kepala seksi (Kasi). Selain itu, terdapat sekretaris kecamatan (Sekcam) yang bergeser ke posisi lain untuk mengisi sejumlah formasi yang masih kosong.
“Ada yang bergeser antarjabatan, misalnya dari kelurahan ke kecamatan atau menjadi Kasi di kecamatan. Ada juga Sekcam yang bergeser ke posisi lain. Ini dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong,” kata Ira.
Ia menambahkan, rotasi dan mutasi juga mempertimbangkan evaluasi kinerja yang tercermin dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Terkait pejabat yang telah lebih dari lima tahun menduduki jabatan tertentu, Ira menyebut pihaknya masih melakukan pendataan sesuai ketentuan serta kebutuhan organisasi.
“Kami akan menginventarisasi pejabat lainnya karena ada beberapa yang akan memasuki masa pensiun. Kemungkinan ada beberapa pejabat yang pensiun pada Oktober dan November, sehingga nantinya akan dilakukan penyesuaian kembali,” pungkasnya. (*)
