
Surabaya – Komisi B DPRD Kota Surabaya menerima kedatangan Pedagang Kaki Lima (PKL) jalan Embong Blimbing kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Senin (16/11/2026) siang
Kedatangan mereka untuk audiensi pasca penertiban lapak pedagang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota pada Kamis (19/10/2026) untuk normalisasi saluran air.
Juru bicara PKL Embong Blimbing Surabaya, Robi, menegaskan bahwa keberadaan PKL Embong Blimbing memiliki dasar legalitas berupa Keputusan Wali Kota (SK Wali Kota) Nomor 204 Tahun 1991
“Yaitu tentang Penetapan Lokasi PKL di wilayah Surabaya Utara dan Surabaya Pusat,” kata Robi usai audiensi dengan komisi B DPRD Kota Surabaya. Senin (16/11/2026) siang.
Menurut Robi, anggapan bahwa lapak PKL berdiri di atas saluran air tidak sesuai dengan hasil pengecekan langsung di lapangan.
Untuk itu, dia mengaku sempat mengajak pihak kecamatan untuk melakukan pemeriksaan bersama guna memastikan keberadaan saluran tersebut.
“Kita pernah mengajak camat untuk mengecek lokasi, setelah sama-sama turun dan melihat langsung, ternyata PKL itu tidak berdiri di atas saluran, saluran kampung memang ada sendiri, tetapi di lokasi PKL tersebut memang tidak ada saluran air,” ungkap Robi.
Dia mempertanyakan, penggunaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar penertiban terhadap PKL.
Dimana yang menurutnya telah memiliki penetapan lokasi sejak 1991, bahwa dia pun berpendapat bahwa penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020.
“Itu perlu memperhatikan prinsip nonretroaktif atau tidak berlaku surut,” terang Robi.
Menurut dia, merujuk pada Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar argumentasinya.
“PKL ini memiliki legalitas, yakni Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991,” terang Robi.
Karena itu, menurut dia penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tidak boleh begitu saja diberlakukan surut terhadap penetapan lokasi yang sudah ada sejak tahun 1991.
Selain persoalan legalitas, Robi juga menyoroti gambar saluran air yang sebelumnya digunakan sebagai salah satu dasar penjelasan dalam proses penertiban.
Menurutnya, gambar tersebut disebut sebagai ilustrasi oleh pihak kontraktor, untuk itu dia meminta agar informasi tersebut dibuktikan melalui pemeriksaan langsung di lapangan, bukan hanya berdasarkan gambar ilustrasi.
“Kalau itu hanya ilustrasi, ayo kita turun ke lapangan, setelah dicek ternyata memang tidak ada saluran air di lokasi PKL. Saya juga mempertanyakan data gambar tersebut diperoleh dari mana,” ujar Robi.
Meski mempermasalahkan dasar penertiban, dia menegaskan bahwa saat ini pihaknya tidak ingin terus terjebak dalam perdebatan mengenai pembongkaran lapak yang sudah terjadi.
Meski demikian yang lebih utama, menurut Robi bagaimana pemerintah memberikan solusi agar para pedagang bisa kembali mencari nafkah.
“PKL Embong Blimbing sudah rata, sudah digusur, jadi yang saya perjuangkan sekarang adalah bagaimana caranya pedagang ini bisa berjualan kembali,” katanya.
Robi menyebut, dari 35 yang terdampak hanya 6 pedagang yang bersedia menerima pilihan relokasi dan 4 pedagang mengambil lokasi relokasi yang ditawarkan pihak kecamatan,
“Sedangkan dua lainnya memilih mencari tempat secara mandiri,” katanya.
Lanjut Robi, adapun sejumlah lokasi relokasi yang disebut ditawarkan pemerintah antara lain kawasan Wiyung dan Jambangan.
Namun, menurut dia lokasi tersebut dinilai cukup jauh dari tempat usaha semula, bahkan relokasi dinilai bukan perkara sederhana bagi pedagang yang sudah puluhan tahun membangun usaha di Embong Blimbing.
“PKL Embong Blimbing ini sudah ada sejak tahun 1960-an. Mereka membangun relasi, menjaga pelanggan, dan membangun brand. Ini juga menjadi salah satu ikon yang membentuk karakteristik Kota Surabaya. Kalau solusinya hanya relokasi, tentu menjadi persoalan tersendiri bagi pedagang,” jelasnya.
Robi juga menyampaikan bahwa perjuangan para pedagang telah disampaikan melalui audiensi dengan DPRD Kota Surabaya, khususnya Komisi B.
Namun, dalam pertemuan tersebut, Robi mengungkapkan pembahasan belum sepenuhnya melibatkan seluruh pihak terkait.
Menurut dia, Pemerintah Kota dan pihak – pihak terkait akan diundang untuk rapat membahas persoalan tersebut lebih lanjut.
Untuk itu, Robi berharap dalam pertemuan berikutnya pihak kecamatan, kelurahan, dan dinas terkait dapat hadir sehingga solusi konkret bagi para pedagang bisa segera ditemukan.
“Kami berharap ada tindak lanjut dan solusi nyata. Pedagang ini hanya ingin bisa kembali berjualan dan mencari nafkah, mereka sudah kehilangan tempat usaha, sehingga pemerintah diharapkan bisa memberikan jalan keluar,” tutup Robi.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mochamad Machmud mengatakan, audiensi tersebut untuk mendengarkan langsung aspirasi para pedagang bahwa mengaku sudah 18 hari tidak bisa berjualan setelah lapak mereka diratakan.
Menurut legislator Demokrat itu, para pedagang melalui surat permohonan audiensi menyampaikan keinginan agar dapat kembali menempati lokasi tersebut.
“Kita undang pedagang Embong Blimbing untuk mendengarkan sesuai keinginan di suratnya. Nanti kita dengarkan apakah mereka masih punya harapan atau ingin kembali ke lokasi semula,” ujar Machmud.
Dalam audiensi tersebut, Machmud mengungkapkan salah satu perwakilan pedagang Robi menyampaikan bahwa keberadaan PKL di kawasan tersebut mengacu pada Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 tentang penataan PKL.
“Dimana menurut pedagang turut mencantumkan kawasan Embong Blimbing.
Atas dasar itu, kata Machmud para pedagang merasa keberadaan mereka berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya, bukan dengan pengurus RW setempat.
Untuk itu lanjut Machmud, pihaknya akan meminta penjelasan dari seluruh pihak terkait sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Lebih lanjut Machmud, Komisi B berencana akan mengundang lurah, camat, Pemerintah Kota Surabaya, pengurus RW, serta Dinas Koperasi yang menangani penataan PKL.
“Kita akan mendengarkan semua pihak dulu, kita ingin tahu apa masalahnya, seperti apa keinginan Pemkot, dan solusi apa yang bisa diberikan,” jelasnya.
Terkait persoalan saluran air yang disebut menjadi salah satu alasan penertiban, Mahmud mengaku masih perlu memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Dalam audiensi, Machmud juga mengungkapkan salah satu pedagang menyampaikan bahwa lapak PKL tidak berdiri di atas saluran air.
“Pedagang juga menyebut adanya saluran peninggalan zaman Belanda yang keberadaannya perlu dipastikan,” ungkapnya.
Namun, Mahmud mengatakan saat ini telah dibangun saluran menggunakan konstruksi box culvert di sisi kanan dan kiri kawasan tersebut.
“Kalau sekarang sudah ada salurannya, box culvert kanan kiri sudah dibangun. Berarti memang ada saluran di situ. Kalau sebelum dibongkar seperti apa kondisinya, kita belum tahu. Itu yang perlu kita pastikan,” katanya.
Mahmud menegaskan, Komisi B juga kemungkinan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau pengecekan langsung ke lokasi bersama pihak-pihak terkait.
Namun, kata Machmud untuk jadwal pelaksanaannya akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan anggota Komisi B DPRD Surabaya.
“Untuk sidak maupun mengundang semua pihak, akan kita koordinasikan dulu dengan teman-teman komisi, kapan jadwal turun ke lokasi dan kapan pihak-pihak terkait diundang,” pungkasnya. (irw)




