Surabaya – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 harus disusun secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Johari Mustawan, Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027.
Johari menekankan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan kota tidak semata-mata dilihat dari megahnya bangunan atau lebarnya jalan, tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, serta nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
“Yang menjadikan sebuah kota sejahtera bukan sekadar jalan-jalan yang lebar atau bangunan-bangunan yang megah, tetapi bagaimana pembangunan manusia benar-benar diperhatikan. APBD harus menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Johari.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKS mencermati struktur RAPBD 2027 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 11,119 triliun dan belanja daerah sekitar Rp 12,6 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,7 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 253 miliar.
Menurut Johari, perubahan proyeksi pendapatan daerah harus didasarkan pada potensi riil dan perhitungan yang terukur. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan melalui penguatan pengawasan pajak berbasis elektronik, khususnya pajak hotel, restoran, kafe, reklame, digitalisasi parkir, serta intensifikasi pajak daerah.
Namun, ia mengingatkan agar upaya peningkatan PAD tidak justru membebani pelaku usaha mikro dan masyarakat kecil.
“Optimalisasi pendapatan daerah harus dilakukan secara adil. Pemerintah perlu menggali potensi yang ada, tetapi jangan sampai kebijakan pajak justru menambah beban masyarakat kecil dan pelaku UMKM,” tegasnya.
Sembilan Catatan Strategis Fraksi PKS
Dalam penyampaian pendapat akhir tersebut, Fraksi PKS memberikan sembilan catatan strategis yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan APBD 2027.
Pertama, memastikan anggaran pendidikan 20 persen benar-benar berdampak.
Fraksi PKS mengapresiasi pemenuhan anggaran fungsi pendidikan yang tercatat sebesar 22,28 persen dalam RAPBD 2027.
Namun, Johari menegaskan bahwa pemenuhan mandatory spending pendidikan tidak boleh berhenti pada angka persentase semata.
Anggaran pendidikan harus menghasilkan outcome yang jelas, seperti penurunan angka anak tidak sekolah dan putus sekolah, peningkatan daya tampung sekolah, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang layak.
Fraksi PKS juga meminta agar akses beasiswa bagi mahasiswa dan pelajar tetap dijaga, termasuk beasiswa prestasi dan beasiswa bagi para penghafal kitab suci.
Kedua, peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Anggaran kesehatan harus diikuti dengan perbaikan tata kelola pelayanan di seluruh rumah sakit daerah dan Puskesmas.
Menurut legislator PKS itu, keselamatan pasien, mutu pelayanan, akses kesehatan yang berkeadilan, serta keberlanjutan keuangan BLUD harus menjadi perhatian utama.
Investasi alat kesehatan dan pengembangan layanan juga harus berdasarkan kebutuhan pasien, kesiapan tenaga kesehatan yang kompeten, serta manfaat yang terukur.
Ketiga, APBD harus berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran.
Dengan memperhatikan target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,65 persen pada 2026 menjadi 4,40 persen pada 2027, Fraksi PKS meminta agar program pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan industri dan peluang kerja yang tersedia.
Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta pelatihan, tetapi juga dari persentase peserta yang berhasil memperoleh pekerjaan.
Keempat, penguatan dukungan APBD bagi generasi muda dan Gen Z.
Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kepemudaan pada APBD 2026 dengan melibatkan aspirasi generasi muda dan Karang Taruna.
Johari juga mendorong adanya pendampingan dan inkubasi administratif agar pemuda tidak terkendala persoalan proposal dan administrasi dalam mengakses anggaran kegiatan.
“Dinas terkait jangan hanya menunggu proposal. Harus ada langkah jemput bola, pendampingan, dan fasilitasi berdasarkan aspirasi serta potensi pemuda di setiap kawasan,” ujarnya.
Kelima, peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
Fraksi PKS menekankan pentingnya perlindungan sosial berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target kemiskinan Surabaya sebesar 3,07 persen pada 2027.
Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus dilakukan secara berkala, objektif, transparan, serta melibatkan unsur kelurahan, RT, RW, dan masyarakat.
Perlindungan juga harus diberikan kepada kelompok rentan, seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak dari keluarga miskin, perempuan kepala keluarga, korban kekerasan, serta keluarga dengan anggota yang memiliki penyakit kronis.
Keenam, pemerataan dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur publik.
Fraksi PKS meminta agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, tetapi juga menjangkau perkampungan dan wilayah kecamatan maupun kelurahan.
Selain pemerataan, ketepatan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan tata kelola anggaran harus diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan maupun pemborosan.
Ketujuh, peningkatan layanan transportasi publik.
Fraksi PKS memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan layanan Surabaya Bus dan Wira-Wiri Surabaya.
Johari menegaskan bahwa anggaran transportasi publik yang telah disepakati harus dijaga dan tidak boleh mengalami rasionalisasi atau pemangkasan yang berakibat pada pengurangan layanan.
Peningkatan layanan pada 2027 di antaranya mencakup penambahan dua rute baru Wira-Wiri Surabaya, peningkatan layanan melalui skema Buy The Service (BTS) untuk rute tertentu, serta pengembangan layanan feeder FD 07 yang telah dinantikan masyarakat.
Fraksi PKS juga mendorong peningkatan alokasi anggaran transportasi publik hingga 3 persen dari APBD sebagai bagian dari upaya mengurangi beban biaya transportasi masyarakat, kemacetan, dan polusi udara.
Kedelapan, memastikan pinjaman daerah dikelola secara akuntabel.
Terhadap kenaikan rencana pinjaman daerah dari sekitar Rp 1,3 triliun menjadi Rp1,392 triliun, Fraksi PKS meminta adanya kajian komprehensif mengenai kemampuan keuangan daerah dan dampak pembiayaan dalam jangka panjang.
Pinjaman daerah harus dikelola secara hati-hati dan tidak boleh mengakibatkan pemangkasan anggaran belanja wajib maupun program prioritas masyarakat.
Kesembilan, memastikan seluruh program dan kegiatan OPD realistis dan terukur.
Fraksi PKS mengingatkan bahwa seluruh penganggaran program dan kegiatan organisasi perangkat daerah harus didasarkan pada perencanaan yang matang, standar harga yang sesuai ketentuan, serta prosedur peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, serapan anggaran dapat berjalan optimal dan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
APBD Harus Berpihak kepada Masyarakat.
Menutup penyampaian pendapat akhirnya, Johari menyampaikan bahwa Fraksi PKS meminta agar pembahasan dan pengesahan APBD 2027 tetap berpedoman pada KUA-PPAS yang didasarkan pada RKPD, serta memperhatikan prinsip tertib prosedural, transparansi, dan akuntabilitas.
Fraksi PKS juga menekankan agar prioritas pembangunan benar-benar diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengurangan pengangguran, infrastruktur publik, dan transportasi umum.
“Jangan sampai APBD hanya bagus secara angka dan dokumen, tetapi masyarakat tidak merasakan dampaknya. Setiap rupiah uang rakyat harus memiliki dasar yang jelas, digunakan secara tepat, dan menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” pungkas Johari. (irw)
