Surabaya – DPRD Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Kebudayaan dan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan tersebut dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengatakan pengesahan Raperda tersebut pada momentum Hari Pahlawan menjadi hal istimewa. Meski sebelumnya tidak direncanakan, keputusan menggelar pengesahan pada 10 November merupakan inisiatif pimpinan dan seluruh anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya.
Menurut legislator Gerindra itu keputusan tersebut berawal dari rapat Banmus pekan sebelumnya. Saat itu, agenda pengesahan APBD juga bertepatan dengan laporan Ketua Panitia Khusus (Pansus) yang menyatakan bahwa pembahasan Raperda tersebut telah siap dibawa ke rapat paripurna.
“Alhamdulillah, Raperda ini disahkan tepat 10 November. Sebenarnya tidak direncanakan dilaksanakan pada tanggal tersebut. Namun, ketika rapat Banmus minggu lalu, ada momentum pengesahan APBD dan laporan dari Ketua Pansus bahwa Raperda ini siap diparipurnakan,” ujar Bahtiyar usai rapat paripurna Selasa (10/11/2026) siang.
Ia menjelaskan, DPRD kemudian berinisiatif menggabungkan agenda pengesahan tersebut dengan peringatan Hari Pahlawan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan yang melekat kuat dalam sejarah Kota Surabaya.
Dalam kesempatan itu, DPRD juga mengundang inisiator Raperda, yakni A.H Thony Wakil Ketua DPRD Surabaya periode 2019–2024, beserta tim yang turut mengawal proses penyusunan regulasi tersebut.
Bahtiyar mengungkapkan, Raperda ini merupakan gagasan yang telah bergulir sejak periode DPRD sebelumnya. Namun, pembahasannya baru dapat dituntaskan pada 2025 hingga akhirnya ditetapkan menjadi Perda pada November 2026.
Proses pembahasannya melibatkan berbagai pihak, mulai dari inisiator dan tim penyusun, masyarakat, hingga kalangan akademisi. Selain itu, sejumlah penyesuaian juga dilakukan agar substansi regulasi selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Lebih lanjut, Bahtiyar menilai Perda tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa, khususnya bagi generasi muda.
Ia menyoroti mulai terkikisnya nilai perjuangan, etika, dan budaya asli Indonesia di tengah perkembangan zaman.
Karena itu, menurutnya, nilai-nilai kebudayaan dan kepahlawanan perlu ditanamkan sejak dini melalui dunia pendidikan.
“Ini sangat penting karena kita melihat di era sekarang nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai etika, terutama pada anak-anak kita, sedikit terkikis terhadap budaya asli Indonesia,” ungkapnya.
Bahtiyar berharap ke depan substansi Perda tersebut dapat menjadi salah satu landasan untuk mendorong penerapan nilai-nilai kebudayaan dalam kurikulum pendidikan di Surabaya.
Dengan demikian, generasi muda tidak hanya mengenal sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga memahami dan menerapkan nilai kebudayaan lokal, norma, serta adab ketimuran dalam kehidupan sehari-hari.
Selain melalui pendidikan formal, Bahtiyar juga menegaskan bahwa implementasi Perda juga perlu menjangkau lingkungan masyarakat secara luas.
Ia menyebut sosialisasi Perda nantinya dapat dilakukan oleh bagian hukum Pemerintah Kota Surabaya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, tokoh budaya, serta para pelaku kebudayaan.
“Harapannya nanti bisa tersosialisasikan dengan baik bahwa saat ini Surabaya telah mempunyai Perda tentang Pemajuan Kebudayaan, sehingga bisa diketahui oleh semua kalangan,” tutupnya.
Dalam kesempatan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, khususnya panitia khusus (Pansus) yang telah mencurahkan perhatian, pemikiran, serta tenaga selama proses pembahasan Raperda.
“Atas nama Pemerintah Kota Surabaya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD serta panitia khusus yang membahas Raperda dimaksud,” ujar Lilik mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Ia mengungkapkan, Pemkot Surabaya memahami sekaligus menghargai berbagai saran, masukan, aspirasi, dan argumentasi yang disampaikan Pansus selama proses pembahasan berlangsung.
Menurut Lilik, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam menyempurnakan substansi Raperda agar kebijakan daerah yang nantinya dituangkan dalam Perda dapat lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat.
“Kami menyambut baik aspirasi dan argumentasi tersebut. Kami menyetujui materi Raperda dengan tujuan untuk menyempurnakan materi yang termuat di dalamnya, serta agar kebijakan daerah yang dituangkan dalam Perda lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Melalui penetapan Perda tentang Pemajuan Kebudayaan dan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan Surabaya ini, regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat upaya pemajuan kebudayaan sekaligus menjaga nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan yang melekat dalam sejarah Kota Pahlawan.
Menutup penyampaian pendapat akhir Wali Kota, Lilik kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota dewan dan undangan yang telah mengikuti rapat paripurna hingga selesai.
“Kita berharap seluruh proses pembahasan yang telah dilalui menjadi bagian dari upaya bersama dalam menghasilkan kebijakan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya. (irw)
