Surabaya – DPRD Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) resmi menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan Kebudayaan dan Nilai – Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan menjadi Perda Kota Surabaya.
Penetapan regulasi yang diinisiasi oleh A.H Thony Wakil Ketua DPRD Surabaya periode 2019 – 2024 ini menjadi kado bagi Kota Pahlawan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026.
AH Thony selaku Inisiator Perda ini menegaskan, bahwa pembangunan Kota Surabaya tidak akan berjalan optimal apabila tidak disertai pendekatan kebudayaan.
Menurutnya, kebudayaan harus menjadi landasan sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan pembangunan daerah.
“Pembangunan Surabaya tidak mungkin dilaksanakan tanpa pendekatan kebudayaan. Pembangunan Surabaya tidak mungkin berhasil tanpa ada pendekatan kebudayaan. Sekali lagi, Perda ini kita dedikasikan untuk Kota Surabaya, Indonesia,” ujar A.H. Thony saat diundang menghadiri rapat paripurna.
A.H Thony mengaku terharu atas penetapan Perda yang selama ini diperjuangkannya, terlebih regulasi tersebut ditetapkan tepat pada 10 November, tanggal bersejarah yang merepresentasikan semangat perjuangan masyarakat Surabaya.
Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kekaguman terhadap perjuangan masyarakat Surabaya dalam peristiwa 10 November.
“Dari Gerindra, kami tahu Pak Prabowo sangat kagum dengan perjuangan masyarakat Kota Surabaya untuk 10 November. Sehingga ketika hari ini ditetapkan tanggal 10 November, saya tidak bisa ngomong banyak, dan ini sangat mengharukan bagi saya,” ungkapnya.
AH Thony juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengawal proses pembahasan Perda tersebut.
Secara khusus, ia berterima kasih kepada insan media, komunitas seni dan budaya, serta Dr Zuhrotul Mar’ah Ketua Pansus DPRD Kota Surabaya yang telah mendampingi proses pembahasan melalui diskusi dan dinamika yang cukup intens.
A.H Thony mengungkapkan, pada awalnya gagasan Perda tersebut belum banyak mendapatkan penerimaan. Namun, melalui proses komunikasi dan pembahasan bersama, seluruh pihak di DPRD akhirnya memberikan dukungan hingga regulasi tersebut dapat ditetapkan.
Menurutnya, perjuangan mengusung sebuah gagasan membutuhkan kesungguhan dan konsistensi.
Ia bersyukur gagasan yang awalnya diperjuangkan secara mandiri itu akhirnya dapat diterima dan menjadi komitmen bersama.
“Ini menunjukkan bahwa ide kecil, kalau kita perjuangkan dengan sepenuh hati, ternyata juga bisa diterima oleh banyak pihak,” tuturnya.
Terkait usulan agar substansi Perda tersebut dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan sekolah, AH Thony menyatakan dukungannya.
Menurut kader Partai Gerindra itu, nilai perjuangan perlu ditanamkan sejak dini karena perjuangan merupakan bagian dari kehidupan manusia sepanjang hayat.
Ia menjelaskan, perjuangan tidak selalu identik dengan peperangan atau peristiwa heroik di masa lalu. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki bentuk perjuangannya masing-masing.
Perjuangan seorang ibu dimulai sejak mengandung dan merawat kehamilannya dengan baik. Seorang pelajar berjuang melalui proses belajar, orang yang belum bekerja berjuang mencari pekerjaan, sementara mereka yang telah bekerja berjuang menjalankan profesinya secara profesional.
“Perjuangan itu meliputi mulai orang lahir sampai orang itu mati. Perjuangan anak sekolah adalah belajar dengan baik. Perjuangan orang yang menganggur adalah mencari pekerjaan dengan baik. Orang yang sudah bekerja, perjuangannya menjadi profesional dan fokus,” jelasnya.
Karena itu, AH Thony menilai nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan perlu menjadi bagian dari pendidikan karakter generasi muda.
Dengan demikian, semangat perjuangan masyarakat Surabaya tidak hanya dikenang sebagai sejarah, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari.
Lebih lanjut, AH Thony menekankan pentingnya Pemerintah Kota Surabaya menerapkan paradigma pembangunan berbasis kebudayaan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan penataan kota harus berjalan beriringan dengan pembentukan perilaku serta kesadaran masyarakat.
Ia mencontohkan pembangunan gorong-gorong yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya selama bertahun-tahun dengan anggaran besar. Namun, pembangunan tersebut tidak akan memberikan hasil maksimal apabila kebiasaan membuang sampah sembarangan masih terus terjadi.
“Pemerintah Kota sudah sekian tahun membangun gorong-gorong dengan biaya triliunan. Itu akan percuma kalau budaya buang sampah tidak pada tempatnya masih tetap dilakukan. Maka akan buntu kembali,” paparnya.
Persoalan ketertiban parkir hingga administrasi pemerintahan juga dinilai membutuhkan pendekatan kebudayaan.
Sebab, menurut AH Thony, persoalan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan pembangunan fasilitas maupun aturan, melainkan juga menyangkut kebiasaan, kedisiplinan, dan perilaku masyarakat.
Ia berharap Perda Pemajuan Kebudayaan dan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan dapat menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih menyeluruh.
Ia juga menyebut dukungan Pansus, pimpinan, dan seluruh anggota DPRD menjadi bagian penting dalam mewujudkan regulasi tersebut.
“Harapannya, sumbangsih kecil yang kemudian didukung seluruh kawan-kawan, khususnya Pansus, pimpinan dan anggota dewan, ini menjadi jalan terang yang bisa membantu Pemerintah Kota mencapai tujuan menjadikan Surabaya lebih maju ke depan melalui paradigma pembangunan berbasis kebudayaan,” pungkasnya. (irw)
