Surabaya – Anggota DPRD Kota Surabaya Sukadar melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat masa reses tahun sidang kedua.
Masa sidang kedua tahun anggaran 2021 ini di sembilan wilayah selama enam hari di daerah pemilihan 4 secara daring sebagian tatap muka.
Anggota DPRD Surabaya Sukadar mengatakan, selama reses prolematika yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan mekanisme usulan
“Jadi masyarakat harus mengusulkan kemana ?,” ujar Sukadar. Selasa (16/02/2021)
Dia menceritakan, ketika RT, RW dan LPMK memasukan usulan usulan ke Musrenbang tidak bisa mengawal proses usulan.
“Ternyata mereka tidak bisa mengawal proses itu,” ungkapnya.
Musrenbang sendiri, menurut Anggota Komisi C ini, usulan dari tahun 2019, tapi di tahun 2020 belum terealisasi karena kondisi pandemi covid-19.
“Maka pelaksanaannya enggak ada sama sekali,” katanya
Ketika RT-RW menyampaikan kepadanya kata Sukadar, bahwa di tahun 2020, mereka disuruh membuat usulan lagi tentunya akan menjadi pertanyaan.
“Dibawah bertanya tanya, bahwa usulan tahun 2019 sampai saat ini belum juga terealisasi, apalagi di tahun 2020 mereka (masyarakat) diminta membuat usulan lagi terus piye pemerintah kota ini,” katanya
Menurut anggota fraksi PDIP ini, karena posisi Lurah, Camat tidak menjelaskan secara detail terkait dengan postur APBD Kota Surabaya
“Ketika masyarakat yang terwakili oleh RT RW dan LPMK bisa dijelaskan lewat Lurah Camat itu beda lagi,” katanya.
Karena tidak bisa menjelaskan, kata dia, masyarakat menganggap usulan tahun 2019 yang belum terealisasi tahun 2020 sehingga mereka beramsumsi.
“Bahwa usulan tahun 2019 saja belum terealisasi di tahun 2020, apalagi usulan tahun 2020 jadi percuma setiap tahun mengusulkan itu amsumsi yang ada di bawah (masyarakat),” terangnya.
Hal itu, menurut dia, berbeda dengan dirinya sebagai anggota DPRD yang mengetahui postur tentang APBD kota surabaya.
“Karena mereka (masyarakat) enggak paham, dikira hilang padahal enggak,” katanya
Lanjut dia mengatakan, untuk usulan tahun 2019 yang belum terealisasi beserta usulan tahun 2020 semuanya akan ditampung
“Kita tampung di dalam APBD tahun 2021 ini,” katanya
Terkait usulan tentang tersebut yang belum dijelaskan oleh Lurah dan Camat kata dia, masyarakat beranggapan percuma untuk mengusulkan lagi
“Di ukur ukur tapi tidak ada terealisasi akhirnya mereka mengeluh terkait dengan kewilayahan terutama yang ada di RT XI RW IV kelurahan banyu urip ” katanya.
Ketika datang di wilayah tersebut, kata dia, terkait dengan banjir sekarang sudah diberikan sudetan
“Tetapi ternyata ada satu wilayah di perkampungan disana tidak ada saluran air sama sekali,”katanya
Setiap musim hujan, menurut dia disana wilayah selatan dipastikan tergenang karena seluruh air lari kesana ke wilayah setempat
“Dan posisi Pak RT kemarin itu meminta supaya dibuatkan saluran, masak saat lihat kanan kiri cepat surut, tapi ditempat dia malah kayak busem,” paparnya.
Untuk itu, pihaknya meminta ada skala perioritas untuk dibuatkan saluran air agar tidak ada genangan air saat musim hujan.
“Kami meminta ada skala perioritas di wilayah RT XI RW IV Kelurahan Banyu urip untuk pembangunan saluran air,” tutup Sukadar.
Sementara itu, agenda reses anggota DPRD Kota Surabaya sejak 9 – 16 februari 2021 ini meliputi wilayah Pakis, Putat Jaya, Petemon, Sawahan, Kupang Krajan, RW 4 Kel Banyu Urip, Simo Mulyo Baru, Sukomanunggal dan Wonokromo. (irw)
