Surabaya – Anggota DPRD Kota Surabaya Sukadar melaksanakan agenda reses penjaringan aspirasi masyarakat
Reses tahun sidang kedua masa persidangan 1 tahun anggaran tahun 2020 ini secara daring atau virtual.
Reses daerah pemilihan (Dapil) 4 di wilayah RW 8 Kel Simo Mulyo Baru Kec Sukomanunggal Surabaya Dapil 4 dihadiri warga dan tokoh masyarakat setempat.
Beberapa aspirasi hingga keluhan disampaikan oleh warga diantaranya soal banjir dan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah tersebut.
Ketua RT 6 – RW 8 Kel Simo Mulyo Baru Sutris Sukarsono mengaku, di wilayahnya pada saat musim hujan selalu terjadi genangan air di beberapa rumah warga.
“Karena saluran airnya tidak bisa mengalir keluar dengan baik,” kata Sutri Sukarsono. Sabtu (24/10/2020) malam.
Ia mengatakan, ketinggian air bisa bisa mencapai antara 50 sampai 60 cm bisa juga menyebabkan banjir di kampungnya.
“Bisa juga banjir kalau hujan terus menerus,” keluh Sutris
Karena itu, pihaknya mengusulkan sudetan di wilayah simo gunung barat tol 2 RT 6 RW 8 di belakang Kelurahan Simorejo Baru.
“Kita usulan agar dibuatkan sudetan wilayah itu,” kata Sutris
Usulan itu, ia menjelaskan sudah disampaikan Musrenbang dan cipta karya dan tata ruang pemkot pada empat bulan yang lalu.
“Kami sudah menyampaikan itu ke Musrenbang dan cipta karya dan tata ruang,” katanya
Meski demikian, kata ia, sudah dilakukan survey, namun tinggal pelaksanaan pengerjaan yang belum dilaksanakan
“Kami mohon kepada dewan untuk membantu agar segera dikerjakan,” kata Sutris.
Bukan hanya keluhan genangan air, warga juga mengusulkan soal penerangan jalan umun (PJU) yang dirasa masih kurang.
“Kita juga usulkan PJU yang masih kurang karena terasa agak gelap di wilayah kami,” imbuh Sutris.
Menangapi hal itu, Anggota DPRD Surabaya Sukadar mengatakan, terkait persoalan banjir, pihaknya tidak mungkin bisa langsung putuskan pelaksanaan kontraktor.
“Karena kita juga tidak tahu posisi pemerintah kota membangun ini,” ujar Sukadar.
Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah kota bisa langsung ikut mengawasi kontraktor yang melaksanakan pembangunan.
“Contoh saat reses, saya temukan di beberapa wilayah ada saluran, airnya hanya berhenti ditengah,” ungkap Sukadar akrab dipanggil Cak Kadar.
Menurut Anggota Komisi C ini, artinya tidak konek mulai hulu sampai ke hilir karena posisi sambungan bangunan sanitasi disana dirasa kurang maksimal
“Pelaksana pembangunan gorong gorong satu dengan gorong gorong yang lain terputus,” katanya
Menurut ia, seharusnya ada sambungan antara eksisting yang ada disana dengan saluran yang baru,
“Tapi ternyata posisi saluran yang baru itu lebih rendah daripada eksisting yang ada,” tandasnya
Sehingga saluran air yang ada di sana tidak bisa mengalir dengan lancar, karena posisi hulu lebih rendah daripada hilir.
“Otomatis genangan air selalu ada di dalam saluran itu,” katanya.
Selain itu, menurut ia, untuk posisi saluran disana terlalu sempit juga
sehingga tampungan debit airnya masih tinggi.
“Karena disana dapat buangan air dari selatan seperti kupang indah dan ngesong,” kata Cak Kadar
Sehingga, kata ia, buangan air dari wilayah selatan tersebut masuk ke simo gunung semuanya.
“Kadang kadang tidak hujan pun di wilayah selatan sana juga banjir,” katanya.
Menurut ia, saluran air tidak bisa berjalan dengan baik dan terlalu sempit, seharusnya saluran air bisa dilebarkan.
“Inilah yang menjadi lepas kontrol dari teman teman pemerintahan kota,” kata Cak Kadar.
Karena itu, pihaknya menegaskan temuan hasil reses tersebut akan dilaporkan kepada dinas supaya melakukan eksen perbaikan
“Karena sebentar lagi mengijak musim hujan tentu harus menjadi perioritas,” katanya.
Terkait soal PJU, ia mengatakan, warga RW 8 Simo Gunung merasa kebingungan untuk mengusulkan kemana.
“Kalau lewat musrenbang di 2019 untuk pelaksanaannya di 2020 itu tidak bisa dilaksanakan,” kata Cak Kadar.
Untuk itu, ia menegaskan, untuk musrenbang 2019 – 2020 akan diwadahi dahulu, namun di APBD murni 2021 ada anggaran ganda yang sudah disiapkan mengcover seluruh kebutuhan masyarakat
“Baik usulan lewat musrenbang, jaring aspirasi masyarakat dan lewat dana kelurahan,” katanya
Hal itu, ia sudah menyampaikan ke masyarakat agar supaya tidak perlu kuatir, meskipun PJU disana belum dikerjakan.
“Itu untuk menghindari kerumunan ditengah pandemi covid-19 ini,” katanya.
Sebab itu, kata ia, Pemkot tidak berani mengambil risiko dan takut terjadi klaster dalam pelaksanaan pembangunan yang menimbulkan kerumunan massa.
“Pelaksanaan pekerjaan pembangunan itukan bisa juga menimbulkan kerumunan,” tutup Cak Kadar. (irw)
