beritasurabayaonline.net
Sospol

Belum Bisa Melunasi Biaya Persalinan Hingga Dilaporkan, Pasutri Ini Wadul Dewan

Surabaya – Datang bersama suami dan anaknya, Silvia Damayanti (21) mengadu ke DPRD Kota Surabaya Kamis (14/10/2021) pagi

Permasalahan yang diadukan soal biaya persalinan kelahiran anak secara caesar dirasa tidak sesuai awal mula melonjak tinggi dan belum bisa melunasi hingga dilaporkan ke polisi.

“Tahun kemarin di bulan agustus, saya  harus melahirkan secara caesar karena kondisi darurat di RSIA Kendangsari Merr Surabaya,” ujar Silvia Damayanti (21).

Warga ber KTP jln Maspati V / 90 Surabaya ini menceritakan, waktu itu ia harus menandatangani dan juga menyatakan pembayaran umum.

“Karena disana (RSIA) tidak menerima  BPJS, mau enggak mau, kita tetap tanda tangan karena kondisi emergency,” kata Silvia

Pada saat hendak mai pulang, kata ia, biaya tagihan melundak jauh dari semula brosur yang diberikan sebesar 19 juta.

“Tetapi waktu keluar (RSIA) ternyata 28 juta,” keluh Silvia.

Atas tagihan 28 juta ini, ia akhirnya menelpon Baktiono (DPRD) meminta bantuan untuk solusi agar bisa keluar dari rumah sakit.

“Akhirnya Om baktiono mengasik solusi dan bilang kamu tidak punya uang, karena ini sudah diuruskan ke pihak BPJS pusat, bahwa atas nama silvia Damayanti mempunyai BPJS dan sudah dibayarkan ke RSIA,” ungkap Silvia.

Akhirnya, ia bertemu dengan humas RSIA yang mengatakan, jangan membawa nama partai dan pihak RSIA berjanji akan membantu agar bisa keluar dari rumas sakit

“Tetapi suami saya sudah bilang tidak  punya uang sama sekali untuk membayar (Persalinan) ini,” kata Silvia.

Namun, kata ia, pihak rumah sakit (RSIA) tetap mengotot meminta dibayar dengan cara mencicil selama 1 tahun dengan nominal 15 juta sekian.

“Akhirnya mau enggak mau kita tetap tanda tangan diatas materai, karena kita sudah tanda tangan,” kata Silvia

Di bulan berikutnya, kata ia, sudsh membayar 300 ribu untuk cicilan pertama dan awal waktu masuk RSIA ia mengaku sudah deposit 4 juta.

“Bulan pertama kita sudah bayar, namun bulan selanjutnya, kita belum bisa membayar cicilan lagi,” kata Silvia

Di bulan ke 2 hingga 1 tahun berjalan, ia mengaku dikejar kejar terus oleh pihak rumah sakit dimintai untuk dibayar.

“Habis gitu, kemarin kita dapat telpon, ternyata pihak rumah sakit sudah memasukan data ke Bu Novi katanya  Polsek Sawahan karena masuk jalur hukum,” ungkap Silvia.

Menanggapi pengaduan ini, Abdul Ghoni Muklas Ni”am Anggota DPRD Surabaya mengatakan, ada pengaduan pasangan suami istri dengan membawa anaknya berusia kurang lebih satu.

“Ya tadi ada (Pengaduan) pasutri dengan membawa anak umur kurang lebih 1 tahun,” ujar Abdul Ghoni Muklas Niam akrab disapa Ghoni.

Pasutri tersebut, kata Sekretaris Fraksi  PDIP ini, datang ke fraksi untuk mengadu karena dikejar kejar pihak rumah sakit untuk menanyakan kekurangan biaya persalinan kelahiran anak senilai 15 juta.

“Padahal yang bersangkutan (pasutri) ini awal masuk mengatakan sudah punya  BPJS, namun pihak rumah sakit tidak mengindahkan hal itu,” kata Ghoni kepada wartawan.

Pasutri tersebut, menurut anggota Komisi C ini, adalah warga kota surabaya yang berprofesi sebagai driver (sopir) gaji dibawah standart UMR 3 juta.

“Bersangkutan (Suami) beretikad baik ke pihak rumah sakit mendepositkan duit kurang lebih 4 juta,” kata Ghoni.

Tidah hanya deposit, kata ia, sekaligus mencicil kurang lebih 300 ribu pada tahun sebelumnya.

“Akhirnya yang bersangkutan (pasutri) terus menerus ditanyai oleh pihak rumah sakit,” kata Ghoni.

Informasi terbaru dari mereka (pasutri) ini, kata ia, dilaporkan ke kepolisian oleh pihak rumah sakit.

“Makanya tadi saya follow up lebih lanjut,” tegas Ghoni.

Untuk itu, pihaknya akan mencoba melihat apalagi pihak rumah sakit juga menahan KTP termasuk surat keterangan kelahiran anak dari pasutri tersebut.

“Makanya saya terima aduan (pasutri) ini dengan baik dan juga ada Ibu Khusnul (Ketua Komisi D),” terang Ghoni.

Kendati demikian, pihaknya menegaskan akan memfollow up lebih lanjut karena mereka (pasutri) warga kota surabaya.

“Dan apa yang disampaikan oleh Pak Wali bahwasannya mereka (warga) yang gajinya dibawah 10 juta sesuai janji kampaye itu bisa dicover melalui jaminan kesehatan semesta (JKS) itu,” ungkap Ghoni

Kendati demikian, ia berharap, Dinas Kesehatan bisa kerja sama atau kolaborasi dengan pihak rumah sakit swasta ibu dan anak tersebut.

“Saya berharap ada kolaborasi kerja sama yang baik sehingga tidak ada lagi permasalahan seperti ini,” tutur Ghoni

Permasalahan yang dialami pasutri ini, ia pun mempertanyakan unsur kemanusian ada dimana.

“Padahal yang mereka (pasutri) sudah ngomong kondisinya (ekonomi) seperti ini,” pungkas Ghoni.   (irw)

Berita Terkait