www.beritasurabayaonline.com – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk merespons cepat aduan darurat dari masyarakat melalui posko siaga Command Center Surabaya yang ada di lantai II gedung eks Siola, mendapatkan apresiasi positif dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB), Asman Abnur.
Apresiasi positif itu disampaikan Menteri PAN RB setelah melihat langsung ruangan Command Center bersama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Turut serta dalam kunjungan mendadak ke Command Center tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas), Soemarno. Kamis (25/08/2016)
Begitu masuk ke ruangan Command Center, wali kota lantas menjalankan prosedur penanganan dari pusat kendali yang baru diresmikan pada akhir Juli lalu tersebut. Wali kota juga menjelaskan fungsi Command Center selain menerima aduan darurat dari masyarakat melalui nomor call center 112, juga memantau kondisi kota melalui kamera CCTV yang tervisualisasi lewat visual di layar monitor berukuran besar, termasuk juga mamantau ketinggian air sungai. Wali kota juga menjelaskan bahwa Command Center terhubung dengan beberapa instansi terkait seperti PMI, Basarnas dan juga kepolisian.
Selain menjelaskan fungsi dari Command Center, wali kota juga menjelaskan tentang pelayanan terpadu yang ada di Siola. Yakni beberapa dinas dan instansi yang terkait pelayanan publik dan perizinan seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Unit Pelayananan Terpadu Satu Atap (UPTSA), semuanya ditempatkan dalam satu lokasi. Tujuannya demi memudahkan pelayanan kepada publik. “Dinas-dinas yang terkait pelayanan publik ada di sini. Kami ingin siapkan pelayanan di sini hidup (siaga) sampai pagi. Karena tidak semua orang bisa mengurus pelayanan pada pagi-sore karena harus bekerja,” sambung wali kota.
Kepada wartawan, Menteri PAN RB menegaskan akan menjadikan Command Center Surabaya dan juga pelayanan terpadu di Siola yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya, bisa menjadi contoh (role model) bagi kota-kota di Indonesia. “Jadi sekarang tugas saya tidak berat lagi karena sudah ada contoh dari Surabaya. Nanti tinggal diteruskan ke daerah-daerah lain. Agar manfaat yang dirasakan warga Surabaya, juga bisa dirasakan masyarakat di daerah lain,” sambung mantan anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini.
Wali Kota Tri Rismaharini mengaku senang inovasi pelayanan publik dan merespons aduan darurat masyarakat yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya, bisa menjadi percontohan nasional. “Saya senang karena pak menteri menghargai kerja keras kami. Dan saya juga senang bila banyak daerah yang bagus (pelayanan publik) nya. Itu artinya Indonesia juga akan bagus,” sambung wali kota yang pernah menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Sejak diresmikan wali kota pada akhir Juli 2016 lalu, Command Center telah efektif melayani aduan darurat masyarakat melalui nomor pengaduan 112. Nomor tersebut bisa diakses 24 jam dan bebas pulsa. Ketika warga menelepon ke nomor 112 dan menyampaikan laporannya, petugas segera menghubungi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk segera menindaklanjuti laporan itu dengan menerjunkan petugas ke lokasi.
Pusat Kendali ini juga bisa memangkas alur birokrasi penanganan bencana. Bila selama ini, dinas yang menangani masalah darurat seperti Dinas Kebakaran atau Bakesbang Linmas ataupun memiliki posko sendiri-sendiri. Dengan Command Center ini, SKPD tersebut akan disinergikan dalam satu ruangan untuk memantau kondisi kota selama 24 jam dan menerima laporan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Antiek Sugiharti mengatakan, untuk layanan call center, saat ini sudah bisa dihubungi lewat telepon rumah dan telpon seluler (handphone). Namun, untuk lewat handphone, hanya bisa disambungkan lewat provider Telkomsel Group saja. Ke depan, nomor 112 bisa dikontak semua provider. “Ini sedang proses integrasi karena sistemnya beda-beda. Kami sudah rapat dengan Kementrian (KOminfo) dan provider untuk pengintegrasian ini,” jelas Antiek. (red/hum)