Surabaya – Perwakilan warga Kelurahan Tegalsari mengadu ke Komisi D DPRD Kota Surabaya. Kamis (07/07/2022)
Pasalnya, mereka mengeluhkan soal data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Progam Keluarga Harapan (PKH) yang dianggap tidak tepat sasaran.
“Kami sebagai pengurus kampung paling bawah merasakan banyak kendala seperti yang kami laporkan tadi,” ujar Ruswanto Ketua RW 7 Kelurahan Tegal Sari Surabaya.
Kendala itu, Ruswanto mencontohkan, tidak lagi mendapatkan surat pengantar namun sekarang sudah dapat.
“Alhamdulillah kemarin sudah datang tapi buku besar di cacatan RW ini belum juga ada,” katanya
Terkait MBR, menurut Ruswanto, ia mendapat tugas dari Kelurahan untuk mendata semua warga MBR diwilayahnya.
“Kami sudah mendata semua, tiba tiba keanggotaannya hilang,” katanya.
Riswanto mencontohkan, ada yang hilang satu keluarga, ada yang hilang sebagian dan dalam satu KK ada 2 sampai 5 orang yang masuk MBR dan juga ada 3 orang keluar dari MBR.
“Kami minta untuk diperbaiki tentang data MBR ini,” pintanya
Terkait PKH, Riswanto menilai rancuh bahkan ia menanyakan kepada koordinator saat di kampung.
“Waktu itu saya tanya kok malah mengolok ngolokan kami,” katanya.
Bahkan, kata Ruswanto, RT dan RW dirasa tidak perlu mengetahui bahkan tidak menghargai, seharusnya pamit ke RT dan RW jika melakukan pendataan
“Padahal saya (RW red) di SK kan oleh Pak Wali Kota ,” terangnya.
Paling tidak, menurut Ruswanto, bisa memberikan data mana yang tidak mendapat MBR dan PKH
“Kalau memang itu layak, berikan kami kewenangan untuk mencoret ataupun memasukan warga kami yang benar benar membutuhkan,” katanya.
Untuk itu, Ruswanto berharap tidak terlalu muluk muluk agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran.
“Kami minta juga data MBR dan PKH kalau bisa dievaluasi kembali,” harapannya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D Norma Yunita mengatakan keluhan yang disampaikan warga Tegalsari sudah ditampung pada saat reses
“Permasalahannya terkait MBR, PKH dan Permakanan itu semuanya sudah ada disaat kita reses,” ujar Norma Yunita.
Legislator PDIP ini mengaku, sebagai anggota DPRD Surabaya beruntung juga menerima warga.
“Karena warga yang datang disini ada masukan untuk kita,” katanya
Selain itu, Norma menjelaskan, diluar reses ada juga warga menyampaikan hal yang sama tentang MBR berkaitan dengan sistim
“Dulu masuk MBR, tapi sekarang lepas dari MBR dan juga PKH yang dulunya dapat, tapi sekarang tidak dapat,” paparnya
Mereka, kata Norma, beramsumsi bahwa pendamping PKH itu curang, padahal tidak seperti itu.
“Tidak seperti itu yang saya sampaikan ke warga,” tuturnya
Pendaftaran PKH ini, menurut Norma, mengambil dari data MBR yang ada di Dinas Sosial, kemudian Dinas Sosial menyerahkan data kepada Kemensos.
“Dari Kemensos sendiri memvalidasi siapa saja warga yang mendapatkan manfaat PKH,” paparnya.
Norma mencontohkan, misalkan 1000 yang diusulkan tapi tidak semua mendapatkan kemungkinan hanya 700 yang memenuhi kuota dari Kemensos
“Tetapi warga ini kurang memahami dan beramsumsi ada kecurangan dari pendamping PKH, padahal tidak seperti itu,” tuturnya.
Terkait permakanan, kata Norma, sebelumnya ada juga warga yang datang menyampaikan seperti ada belatungnya dan tidak sesuai dengan nilai gizi yang diterima oleh lansia, yatim piatu dan disabilitas.
“Kami dari komisi D meminta apabila ada kejadian diluar dari semua itu bisa di foto lalu kirim ke kita untuk dilaporkan,” pungkasnya. (irw)
