Surabaya – Sejumlah perwakilan nelayan tergabung dalam Nelayan Surabaya Bersatu Sukolilo datang memenuhi undangan hearing di komisi B DPRD Kota Surabaya. Rabu (23/03/2022)
Pasalnya, mereka mengaku pernah menjadi salah satu tim sukses Wali Kota yang mempersoalkan tentang kelanjutan progam pemberdayaan nelayan.
“Semula kita adalah satu satu dari tim sukses Wali Kota (Eri Cahyadi red),” ujar Amrosi Hamidi Pembina Kelompok Nelayan Surabaya Bersatu Sukolilo Surabaya kepada wartawan.
Amrosi menceritakan, keluh kesah nelayan setidaknya disampaikan kemana lagi.
“Setelah kita merapatkan barisan mendukung bapak Eri Cahyadi sebagai calon wali kota, ya kita Alhamdulliah,” katanya
Pada pertemuan pertama, kata Amrosi,keluh kesah nelayan sudah disampaikan kepada Eri Cahyadi.
“Waktu itu sempit waktunya dan akhirnya ada pertemuan atau kampaye lagi yang ke 2,” katanya.
kedua itu, Amrosi mengatakan ada beberapa progam progam dari wali kota.
“Yaitu diantaranya pemberdayaan (Nelayan red),” katanya
Nelayan nada dasarnya, menurut Amrosi, setiap tahun dirasa tidak bertambah berhasil tetapi malah semakin menyusut.
“Kenapa, karena ada orang orang yang tidak bertanggung jawab untuk pengurukan tanah atau reklamasi, itu jelas,” katanya
Dahulu, menurut Amrosi, mencari ikan gampang atau mudah tetapi sekarang sulit.
“Sekarang bayangkan 12 hari, ini cerita nelayan kepada pak wali itu sampai menangis,” katanya
Karena, menurut Amrosi, nelayan bagaimana harus bertahan hidup selama 12 hari
“12 hari nelayan, terus 2 bulan libur karena tidak ada pendapatan,” katanya
Akhirnya, Amrosi mengatakan, ada progam pemberdayaan di bulan 11 atau November yang disampaikan oleh Kepala Dinas.
“Pada waktu itu kepala dinasnya pak Herlambang memanggil KUP nelayan 30 persen dulu untuk pemberdayaan akhirnya jalan,” katanya
Mulai berjalan ini, kata Amrosi, di bulan 11 (November) sampai 12 (Desember), setelah itu pihaknya mengaku diundang kembali untuk penambahan kuota 30 persen
“Jelang bulan 1(Januari) ke bulan 2 (Februari) ternyata ada perggantian kepala dinas,” katanya.
Setelah ada perggantian, menurut Amrosi, ternyata progam tersebut menjadi hampa
“Bulan 2 (Februari) para KUB Nelayan dikumpulkan oleh dia (Kadis Baru),” katanya
Waktu itu, kata Amrosi, Kepala Dinas yang baru membuat dua opsi.
“Yaitu pemberdayaan dan bantuan alat tangkap untuk nelayan tapi itu diperkuat,” katanya
Sedangkan untuk pemberdayaan menurut Dinas, kata Amrosi, mekanismenya dikatakan sulit
“Katanya seperti itu,” ungkapnya
Jelang bulan 3 (Maret), kata Amrosi, ada beberapa permasalahan dan pihaknya mempertanyakan kenapa tidak dilanjutkan
Padahal, menurut Armosi, dana anggaran untuk pemberdayaan itu sudah digedok oleh DPRD Kota Surabaya
“Kita tahu dan kita bukan orang bodoh,” katanya
Meski demikian, Amrosi kembali mempertanyakan kenapa tidak dilaksanakan
“Akhirnya kita rapat atau hearing untuk mencari jalan keluar dengan kepala dinasnya, tetapi ternyata tidak datang ,” katanya.
Tetapi, Amrosi mengaris bawahi bahwa pihaknya mengaku sudah bertemu Wali Kota di rumah saat melayat
“Pak Wali menanyakan, bagaimana perkembangan nelayan ?,” katanya
Mendapat pertanyaan itu, Amrosi menjawab, sebelumnya memohon maaf kepada wali kota.
Karena, menurut ia, kepala dinas dirasa belum bisa melaksanakan progam tersebut
“Kemudian pak Wali Kota bertanya kenapa ? itu sudah (Wali Kota red) saya anggarkan,” kata Amrosi saat ketemu Wali Kota
Meski demikian, Amrosi mengaku waktunya kurang tepat bicarakan permasalahan tersebut.
Karena, menurut ia, keluarga wali kota waktu itu sedang berduka dan pihaknya berusaha mengajukan rapat atau hearing dengan DPRD kota Surabaya.
“Kami berharap masalah progam pemberdayaan untuk nelayan ini bisa diteruskan,” pinta Amrosi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi B Anas Karno mengatakan para nelayan memang sudah hadir sesuai undangan haering.
“Dari Dinas tadi rencana hadir tapi terlambat agak siang sekitar jam 1 an ujarnya
Karena Dinas, kata politisi PDIP ini ada undangan Musrenbang dari pemerintah kota
“Jadi (Hearing) akhirnya kita tunda pada Senin depan,” terang Anas Karno. (irw)
