Surabaya- Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBHAP) bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) PW Muhammadiyah, menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) untuk mengharmonisasikan dan mengkoneksikan kinerja, dalam menangani berbagai perkara berkaitan dengan publik secara luas maupun di lingkungan perserikatan.
Acara Raker ini, intinya untuk menyatukan penanganan masalah baik di MHH maupun di LBHAP Muhammadiyah, hubungan penanganan masalah di PDM di 38 kabupaten dan kota, PDM bersama PWM maupun yang ditangani PWM.
“Raker akan diikuti 38 kabupaten dan kota yang masing-masing mengirimkan 3 wakil, LBH perguruan tinggi, pengurus MHH PWM Jawa Timur dan pengurus LBHAP PWM Jawa Timur. Semua masalah akan didiskusikan hingga menghasilkan pedoman,” kata Ketua Majelis Hukum dan HAM Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Ahmad Riyadh UB P.hD, di Hotel Sheraton, Rabu malam (31/5/2023).
Sebagaimana dituangkan dalam tema, “Harmonisasi dan Interkoneksi Kelembagaan Hukum Muhammadiyah, Jawa Timur Menuju Masyarakat yang Berkeadilan”, maka langkah-langkah ke depan akan diharmoniskan dan dikondisikan di dalam raker ini.
Dijelaskanya lagi, untuk memantapkan harmonisasi dan interkoneksi lembaga hukum Muhammadiyah di Jawa Timur, di dalam raker ini, juga akan mendapat pengarahan secara langsung dari Ketua MHH PP Muhammadiyah, Dr Trisno Raharjo SH MHum,
Sekaligus dilanjutkan dengan panel diskusi dengan tema “Tata hubungan kelembagaan MHH wilayah dan daerah serta MHH dengan lembaga lain”, yang akan dikoordinatori oleh panitia Dr Umar Sholahudin M.Sosio.
Sedangkan memantapkan interkoneksi dengan LBH Muhammadiyah, Ketua LBHAP PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho SH MH CLA, akan memberi pengarahan supaya harmonisasi terjalin dengan baik.
Sementara. Dr Rifki Ridlo Pahlevi SH MH, Sekretaris MHH PWM Jawa Timur menjelaskan, bahwa LBHAP karena untuk advokasi publik bersifat untuk masyarakat luas, maka Raker akan membuat pedoman penanganan yang untuk bantuan hukum atau advokasi untuk masyarakat umum, serta untuk masalah berkaitan dengan organisasi perserikatan Muhammadiyah.
“ Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia tahun 2010, akan memberikan bekal penguatan pada Rapat Kerja Majelis Hukum dan HAM serta LBHMU PWM Muhammadiyah Jawa Timur akan hadir sebagai Keynote Speech.” Jelasnya.
Rangkaian Raker MHH – LBHAP diharapkan menghasilkan, desain tata kerja dan Relawan LBHMu bersama MHH, tentu saja dengan skema kerja sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga persoalan hukum dan HAM dari hulu sampai hilir penanganannya semakin jelas serta ada kepastian hukum. (bro)
