Surabaya – Komisi A menggelar rapat bersama Bagian Administrasi Pemerintahan (Adpem) dan Otonomi Daerah Kota Surbaya Sabtu (03/07/2021).
Rapat sebagian daring dan tatap muka ini membahas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) anggaran tahun 2020.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, dimasa pandemi pihaknya banyak menyikapi kinerja pemerintahan.
“Kalau masalah angka kita tidak terlalu inilah,” ujar Pertiwi Ayu Krishna.ditemui usai rapat LKPJ.
Karena, menurut Legislator Golkar ini, angka itu pihaknya sudah mengetahui bisa di refokussing dari anggaran yang semula untuk pelatihan ataupun apapun diberikan untuk penanganan covid-19.
“Disini kita menyikapi tentang kinerja daripada kelurahan dan kecamatan,” kata Pertiwi Ayu Krishan akrab disapa Ayu.
Yang notabene, kata dia, mereka juga harus bersinergi dengan Satgas, Linmas, Satpol PP dan kampung tangguh.
“Disitu anggaran sudah disebutkan bahwa untuk relawan kampung tangguh dalam 1 RW berjumlah 4 orang relawan, masing masing mendapatkan honor 400.000 ribu,” ungkap Ayu.
Meski demikian, menurut dia, ke empat orang relawan itu benar benar penerima honorarium dari pemkot yang sebelumnya.
“Misalnya dia ketua RW atau RT itu tidak boleh menjadi bagian dari 4 orang itu, dan harus orang yang lainnya,” kata Ayu.
Itupun, kata dia, 4 orang relawan harus betul betul bekerja sebagai untuk penanganan covid-19.
“Yang artinya untuk meringankan beban RT dan RW itu yang sebetulnya,” tutur Ayu.
Untuk itu, kata dia, jangan disalah artikan bahwa orang yang tidak bekerja mendapatkan 400.000 ribu.
“Loh orang itu enggak bekerja dapat 400 .000 ribu kok enak”e, dan jangan sampai keluar kalimat itu,” ucap Ayu
Kampung tangguh wani jogo suroboyo, menurut dia, sudah berjalan hampir empat bulan yang lalu.
“Besar harapan kami kepada pak Zaini untuk betul betul mengingatkan kelurahan dan kecamatan,” tutur Ayu.
Selain itu, pihaknya juga menyikapi soal Camat yang berkantor di RW ataupun Lurah berkantor di RT dan mengapresiasi
“Itu memang terobosan yang bagus,” kata Ayu.
Akan tetapi, pihaknya meminta jangan sampai melihat RW atau RT yang menjadi pilihannya.
“Maksudnya, aku (Camat-Lurah) senang dengan RW dan RT yang ada disana,” katanya.
Maka itu, dia menegaskan, Camat dan Lurah harus betul betul selektif dan tidak lagi di zaman pilkada.
“Sekarang ini semua masyarakat kota surabaya yang tentunya juga harus mendapat perhatian baik itu dari lurah maupun camat,” tegas Ayu.
Staf di kecamatan yang diketahui, kata dia, PNS ada dua sampai empat orang dan selebihnya outsourcing (OS)
“Disamping outsourcing juga itu ada mereka (Kecamatan) melibatkan kader kader,” kata Ayu.
Para kader, menurut dia, juga harus di brieffing, tidak ada lagi peperangam 01 maupun 02.
“Sekarang waktunya bekerja untuk seluruh masyarakat kota surabaya di wilayahnya masing masing, tegas Ayu
Karena, menurut dia, mereka sama juga membayar pajak sehingga tidak bisa pilih pilih.
“Kita hidup dari pendapatan daerah dari semua masyarakat kota surabaya dan jangan sampai ada 02 yang digratiskan,” ucap Ayu.
“Pak Wali (Eri Cahyadi) juga ngomong seperti, tetapi kenyataannya dibawah itu masih ada seperti itu,” imbuhnya.
Karena itu, pihaknya minta kepada Kabag administrasi pemerintahan dan daerah otonomi untuk menekan mereka.
“Itu harus menekankan kepada mereka (Lurah-Camat) itu,” tegas Ayu.
Untuk itu, Komisi A meminta kepada Kabag Administrasi Pemerintahan dan otonomi daerah Kota Surabaya untuk memantau kinerja Lurah dan Camat
“Kami minta kepada Kabag Administrasi memantau kinerja Lurah dan Camat seperti apa,” pungkas Ayu.
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya Achmad Zaini mengatakan, bersyukur penyerapan anggaran di tahun 2020 mencapai 100 persen.
“Alhamdulillah anggaran ditahun 2020, kami 90 persen penyerapannya,” ujar Achmad Zaini.
Tidak hanya menyampaikan penyerapan anggaran, kata dia, juga ada masukan dan saran dari Ketua dan anggota komisi A DPRD Kota Surabaya soal kegiatan penanganan covid-19
“”Prinsip secara umum untuk kegiatan LKPJ pelaksanaan anggaran tahun 2020 yang ditanyakan komisi A, Alhamdulillah tidak ada masalah,” ungkapnya
Untuk realisasi anggaran tahun 2020, Zaini menjelaskan, kurang lebih 8 miliar dua ratus sekian sekitar 90 persen
“Kurang lebih Rp 8,200 miliar sekian lah,” terangnya
Menanggapi komisi A menyoroti soal anggaran kelurahan yang belum turun, kata dia, anggaran kelurahan (Dakel) ada di kecamatan.
“Soal masukan itu dari Ketua dan anggota komis A akan kami tindak lanjuti kepada Camat,” tegas Zaini.
Untuk bantuan sosial masyarakat, dia menambahkan, sudah tersalurkan dari kecamatan sudah ke masyarakat.
“Insya Allah bantuan dari kecamatan ke masyarakat sudah tersalurkan,” ucap Zaini.
Menurut dia, pihaknya sudah memantau beberapa warga misalnya, bantuan handsanitezer, dan masker.
“Insya Allah kita salurkan tepat sasaran dan kami akan pantau terus,” pungkas Zaini. (irw)
