Surabaya – Bantuan permodalan untuk UKM dan UMKM diutarakan oleh warga dalam kegiatan reses hari pertama, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, pada masa reses sidang ke IV persidangan ke I tahun anggaran 2022, di Keputih Pompa RT 01 RW 02 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo.
Edi warga setempat menjelaskan, kampungnya banyak di huni warga yang menjalankan usaha kecil-kecilan. Disamping mata pencahariannya, sebagai pencari kepiting dan belut.
“Usaha kecil-kecilan ini untuk menambah pendapatan warga, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,” terangnya.
Namun menurut Edi, warga kesulitan modal untuk pengembangan usahanya. Sehingga diantaranya mereka terpaksa meminjam ke pinjaman online (pinjol) atau rentenir, dengan bunga yang tinggi.
“Kami minta ke Pak Anas supaya bisa membantu terkait permodalan ini,” imbuhnya.
Selain permodalan, warga juga mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan, yang sampai sekarang belum dilakukan pavingisasi. Dan masih banyak warga yang belum memiliki KTP Surabaya.
Mendapat keluhan tersebut, Anas Karno mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) di Komisi B, saat ini sedang membahas Raperda Penetapan PT BPR Surya Artha Utama sebagai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT BPR Surya Artha Utama sebagai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
“Pembahasan Raperda tersebut sudah mendekati finalisasi yang nantinya disahkan menjadi Perda,” jelasnya.
Legislator PDIP Surabaya itu kembali mengatakan, dalam pembahasan tersebut, dirinya mencoba memfasilitasi, agar pelaku UKM/UMKM bisa mendapatkan intervensi kredit permodalan usaha dari BPR Surya Artha Utama (SAU). Sehingga pinjaman kredit usaha tidak membebani UKM/UMKM.
“Supaya mereka ini terhindar dari jeratan pinjol maupun rentenir, yang bunganya tinggi. Karena hal itu memberatkan UMKM. Bukannya membuat usahanya maju malah malah gulung tikar karena beban yang berat membayar cicilan ditambah bunga yang tinggi,” imbuhnya.
Lebih lanjut Anas mengatakan, dengan kemampuan BPR SAU melakukan intervensi maksimal terhadap kredit permodalan melalui Perda, maka keberadaan BPR SAU bisa dirasakan para pelaku UKM/UMKM di Surabaya.
“Sehingga pelaku UKM/UMKM, mampu mengambil bagian dalam meningkatkan perekonomian Surabaya,” pungkasnya. (*)
