Surabaya – Bantuan sosial (Bansos) baik berupa sembako dari Presiden, Sosial Tunai dari Kementerian Sosial, ada anggaran 27 miliar dari Gubenur (Jatim) dan sumbangan pihak ketiga diberikan kepada Pemkot Surabaya.
Selain itu ada juga bantuan sosial lainnya bersumber dari anggaran APBD Kota Surabaya sebesar 164 miliar ditengah masa pandemi wabah covid-19, hal ini dinilai masih ada kekisruhan yang ada dibawah.
“Memang dibawah masih terjadi ada kekisruhan,” ujar Arif Fathoni Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya. Senin. (11/05/2020) siang.
Karena, menurut Anggota Komisi A ini, ada orang yang sebenarnya tidak berhak sebagai data penerima bantuan itu padahal, tetangga kanan kiri masih ada yang berhak menerima (Bantuan) ini.
“Tetapi karena ini sumber dari keuangan negara, tidak bisa orang sudah terdata sebagai penerima (Bantuan) itu, kemudian dicoret begitu saja itukan tidak bisa,” katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk meningkatan kearifan lokal, mana kala ada warga yang terdaftar sebagai penerima, tetapi secara ekonomi dia mampu boleh diterima, tetapi diberikan kepada tetangga kanan kiri yang tidak mampu.
“Saya mengajak masyarakat meningkatkan kearifan lokal, bantuan boleh diterima, tetapi diberikan kepada tetangga kanan kirin yang tidak mampu disaksikan oleh ketua RT/RW setempat,” tuturnya.
Hal itu, menurut Thoni, untuk mengakhiri polemik soal siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak karena ini soal kemanusian dan soal rasa lapar yang menggeliut akibat wabah covid-19 ini oleh sebab itu dibutuhkan kesadaran bersama.
”Ayo yang terdaftar sebagai penerima (Bantuan) tetapi dia masih bisa makan, sebaiknya bantuan itu diberikan kepada orang yang benar benar terdampak, artinya tidak bisa makan kalau tidak mendapat bantuan itu,” pungkasnya. (irw)
