Surabaya – Anggota Fraksi PDI- Perjuangan DPRD Kota Surabaya Baktiono menanggapi setahun kepemimpinan Eri – Armuji di Kota Pahlawan.
Baktiono mengatakan wali kota sejak pasca reformasi suatu kepercayaan masyarakat kepada kader kader PDI Perjuangan.
“Mulai dari mas Bambang DH sudah meletakan dasar-dasar penataan organisasi di pemerintah kota,” katanya ditemui wartawan disela reses pada Sabtu (7/2/2026) malam.
Ia menceritakan, di periode dahulu banyak dinas sama seperti di era. kepemimpinan Prabowo memiliki banyak kementerian dan wakil.
“Waktu itu saya ditunjuk oleh Mas Bambang DH sebagai anggota pansus organisasi (OPD) prinsipnya ramping kaya fungsi,” terang Baktiono.
Ia mengungkapkan, di periode dahulu bahwa dinas harus bekerja efisien meskipun banyak PNS jalan jalan namun tidak diperbolehkan.
“Itu dipantau terus,” tegas Baktiono.
Ia mengatakan pembangunan taman waktu itu oleh Tri Rismaharini saat menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya.
“Jadi duet (Bambang DH – Risma) setelah itu, di periode (Kepemimpinan) ibu Risma dilanjutkan terus termasuk pembangunan fisik,” terang Baktiono.
Ia mencontohkan, seperti pembangunan kampung, paving, penerangan jalan umum (PJU), jalan umum dan box culvert.
“Termasuk di daerah Banyu Urip waktu itu,” kata Baktiono.
Selain itu kesehatan dan pendidikan pada waktu itu, kata ia gratis wajib belajar 12 tahun dilanjutkan hingga sekarang oleh Eri – Armuji.
“Jadi dalam tiga dekade hampir 30 tahun kepercayaan masyarakat Surabaya kepada kader kader PDI- Perjuangan dan di L-1 ini luar biasa,” kata Baktiono.
Menurut anggota Komisi B DPRD Kota Surbaya ini, karena hal itu terus berkesinambungan tidak pernah putus yang dihasilkan oleh kader kader PDI Perjuangan.
“Mulai pak Bambang DH diteruskan lagi oleh Bu Risma dilengkapi menjadi lebih bagus,” kata Baktiono.
Surabaya saat ini, menurut ia dataran rendah ketika musim hujan mendapat kiriman dari dataran tinggi seperti di prigen
“Termasuk kali Brantas masuk ke Surabaya,” kata Baktiono.
Infrastruktur pembangunan seperti kampung paving, jembatan, jalan raya, termasuk taman, ia menilai hampir selesai
“Dan saat ini mas Eri konsentrasi mengatasi banjir,” jelas Baktiono.
Ia mencontohkan banyak pompa yang dipasang untuk mengatasi banjir, bahkan, pihaknya saat ini juga sedang membahas perda pengelolaan limbah domestik.
“Perda yang saya bahas yaitu perda pengelolaan air limbah domestik tujuannya untuk mengatasi banjir juga,” kata Baktiono.
Ia menegaskan terkait pendidikan SD, SMP kewenangan pemerintah kota karena menurutnya karena ada undang undang otonomi daerah No 23 tahun 2014.
“Kalau SMA / SMK ini kewenangan pemerintah provinsi,” kata Baktiono.
Meski demikian, pihaknya waktu itu menginginkan bahkan Tri Rismaharini juga memohon kepada MK agar SMA / SMK dikelola pemerintah kota.
“Biarlah SMA dan SMK kita kelola (Pemkot Surabaya),” ungkap Baktiono.
Menurut ia karena ada perda nomer 16 tahun 2012 tentang wajib belajar 12 tahun namun sayangnya belum mendapat restu
“Akhirnya Provinsi Jawa Timur tetap mengambil kewenangan itu (SMA / SMK),” ungkap Baktiono.
Menurut ia itu bisa berdampak terbukti bahwa banyak ijazah yang ditahan sehingga pihaknya membantu untuk mengambilkan ijazah.
“Saya hampir tiap hari membantu untuk mengambil ijazah sampai sekarang,” tegas Baktiono.
Menurut ia karena Pemerintah provinsi belum bisa memenuhi wajib belajar baik di sekolah negeri atau swasta sehingga menambah kemiskinan baru.
“Karena mereka (Siswa-i) tidak punya ijazah sebagai salah satu syarat untuk mencari pekerjaan,” kata Baktiono.
Ia menambahkan, terkait pelayanan dinilai sangat baik, kontrol masyarakat juga semakin berani bahkan pihaknya menyarankan saat rapat RPJMD.
“Yaitu menambah alat pengawasan berupa CCTV audio visual bukan visual saja, tetapi ada audio visual,” tutur Baktiono.
Menurut ia banyak juga warga yang mengadu kepadanya tapi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pelayanan.
“Misalnya kalau ada warga yang salah, atau kalau ada yang melayani salah atau benar itu ada bukti audio visualnya,” tutup Baktiono (irw)
