Surabaya – Wakil Ketua komisi A DPRD Kota Rio Pattiselanno menyebut bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah salah satu yang terbalik.
Rio menceritakan dahulu sebelum ada MPP, warga Surabaya yang hendak mengurus surat perijinan dan lain sebagainya.
“Itu ada di UPTSA (unit pelayanan terpadu satu atap),” katanya. Kamis (9/7/2026) siang
Pada saat menjabat anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009 – 2014 lalu, Rio sempat mengusulkan perubahan nama menjadi Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP).
“Bedanya kalau UPTSA dapat dianalogikan satu atap, tapi masih banyak pintu sehingga menjadi tidak efektif dan efisien,” katanya.
Oleh karena itu, Rio mengusulkan menjadi satu pintu sehingga berkas masuk dan keluar di pintu yang sama sehingga menjadi efektif dan efisien.
Selain itu dilengkapi juga dengan aplikasi dokumen tracker sehingga pemohon dapat mengetahui sampai di tahap mana proses permohonannya sedang berjalan.
“Ini menjadikan Surabaya menjadi pioner dalam tata kelola perijinan dan pengurusan dokumen lainnya,” tutur Rio.
Selain itu, bisa menjadi cikal bakal Surabaya Single Window (SWW) yang saat ini sudah dikembangkan menjadi SSW alfa.
“Yang kemudian juga diintegrasikan di sekitar tahun 2018 – 2019 dengan adanya sistem baru yaitu online single submission (OSS),” imbuh Rio.
Menurut legislator PSI ini, MPP di Kota Surabaya sekarang sudah sangat baik mulai dari layanan, fasilitas, transparan dan lain sebagainya.
Maka itu di HJKS ke 733 ini, Rio mendorong Pemkot Surabaya terus melakukan inovasi keberlanjutan untuk MPP di kota Surabaya yang sudah keren.
“Saya mengusulkan untuk kota Surabaya menjadi Super MPP, bukan lagi sekedar MPP tapi Super MPP,” pintanya.
Menurut Rio karena terobosan yang dilakukan Pemkot Surabaya sudah sangat luar biasa sehingga menjadikan MPP di kota Surabaya menjadi yang terdepan.
Meski demikian, banyaknya aplikasi, terobosan, inovasi dan kreatifitas baru dalam digitalisasi, lanjutnya seharusnya membuat MPP di Surabaya menjadi sah jika disebut Super MPP.
Selain itu, juga perlu terobosan MPP goes to Kelurahan atau Balai RW secara berkala, sehingga pemerintah kota dan MPP ditengah warga dapat langsung dirasakan.
“Saya juga mengusulkan ada MPP di Surabaya Barat dan Timur sehingga dapat menjangkau warga kota Surabaya yang jauh dari tengah kota,” katanya.
Menurut Rio, sehingga proses lebih cepat dan efisien karena dekat dengan warga yang berada di area tersebut.
“Saya sangat mengapreasi Pemkot dalam mewujudkan MPP yang ada hari ini,” ungkapnya.
Menurut Rio dimana fasilitas yang nyaman, transparansi, sistem yang terintegrasi dan digitalisasi terus dikembangkan.
“Ini dapat dilihat dari meningkatnya kepuasan dan kepercayaan publik,” pungkasnya. (irw)
Rio juga memberikan beberapa masukan yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah kota.
Berikut beberapa masukannya:
-Reformasi proses dengan memangkas tahapan layanan seperti menghilangkan syarat yang tidak relevan.
-Standarisasi SOP lintas instansi.
-MPP bisa sebagai one stop investment center.
-Penguatan SDM yang berada di frontline seperti : 3 S (senyum, sapa, salam), kapasitas / kemampuan, dan lain sebagainya.
-Perluasan jam dan segmentasi layanan.
