Surabaya – Sejumlah ketua partai politik di surabaya bertemu dengan Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya. Senin (08/11/2021)
Ketua partai politik diantaranya, PDIP, Golkar, Gerindra, PKB PKS, Demokrat, NasDem dan PSI dikediaman Wali Kota Surabaya.
Pertemuan itu membahas rencana pengesahan APBD tahun 2022 yang rencana akan disahkan pada 10 November 2021 besok.
Ketua DPC PKB Kota Surabaya Musyafak Rouf mengatakan, pada prinsipnya PKB menyetujui rencana pengesahan APBD 2022 Kota Surabaya yang akan disahkan pada 10 November 2021 mendatang
“Pada prinsipnya kami PKB yaitu setuju, (Pengesahan APBD 2022) kalau itu sebagai kado pemerintah kota 10 November sebagai tanggal yang disepakati penetapan APBD 2022 Kota Surabaya,” ujar Musyafak Rouf. Senin (08/11/2021) saat dikonfirmasi usia pertemuan.
Kendati demikian, menurut ia, dengan cacatan bahwa pembahasan pembahasan terkait dengan masalah urusan wajib harus sudah clear
“Misalkan masalah pendidikan, penanganan covid dan lain sebagainya itu sudah clear,” tegas Musyawak.
Ia mencontohkan, pihaknya saat datang dan bertanya kepada teman teman di DPRD, kata ia, bahwa pembahasan itu akan dilanjutkan setelah ini rapat dengan eksekutif masalah masalah urusan wajib
“Karena ada amanat PP 36 menyebutkan bahwa aturan masalah penanganan urusan wajib itu harus menjadi perioritas dalam penganggaran APBD Kabupaten/kota dan itu nanti harus ada evaluasi dari gubenur,” kata Musyawak Rouf.
Lanjut ia, jika ada hal yang masih belum disesuaikan dengan peraturan peraturan yang terbaru tentu teman temannya di DPRD diminta untuk teliti
“Kita minta untuk teliti dan konsen terhadap persoalan persoalan kemaslahatan khususnya,” kata Musyawak Rouf
Golnya APBD 2022, ia menjelaskan, disesuaikan dengan misi dan visi Wali Kota termasuk juga penanganan penangan urusan masalah kerakyatan
Untuk pos pos anggaran apakah PKB sudah puas, pihaknya mengaku secara detail belum mendapatkan copynya
Tetapi, menurut ia, prinsip prinsip penganggaran terus dilakukan sesuai dengan jadwal jadwal yang diberikan menurut teman teman yang ada di DPRD
dari fraksi PKB
“Misalkan kaitan dengan persoalan RT dan sekarang RT itu kita bisa dioptimalkan,” kata Musyawak Rouf
Kalau dulu, ia mencontohkan, orang menjadi outsourcing berkumpul di pemerintah kota atau pemkot nanti akan didelegasikan banyak di kelurahan kelurahan sehingga dekat dengan masyarakat
“Misalkan kelurahan gawe (Membuat) humas, misalkan ada orang kampung yang jauh dari kelurahan terus kapan bisa ketemu dengan masyarakat, kan begitu,” ungkap Musyawak Rouf
Termasuk juga, lanjut ia, paling tidak akan ada 26 pegawai ditingkat kelurahan sehingga pegawai dan oursourcing bisa dekat
“Termasuk angkat oursourching misalkan bagian kebersihan yang disesuaikan dengan wilayah yang dia ditempatkan, ” katanya
“Jadi kalau oursourcing itu kebersihan atau keamanan diwilayah tenggilis ya diutamakan ngangkat diwilayah Tenggilis disana,” imbuh Musyawak.
Hal itu, kata ia, sedang digodok oleh teman teman dengan porsi yang ideal artinya paling tidak mendekati tersebut
“Misallkan sak iki banyak oursourcing itu yang sampai 1,3 triliun setahun itu bayar,” ungkapnya.
Apakah PKB sepakat dengan porporsi APBD Kota Surabaya tahun 2022, pihaknya menyatakan secara umum sepakat
“Secara umum kami (PKB) sepakat,” kata Musyawak
Karena, menurut ia, ada perombakan yang sangat subtansial dalam hal hal anggaran sekarang keterbukaan.
“Artinya ada pembahasan yang serius,” pungkas Musyawak
