Surabaya – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi terkait persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.
Rapat mengundang Gugus Tugas covid – 19, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PGRI, Dewan Pendidikan, IDAI, Pakar Epidemiologi dan Persakmi
Ketua Komisi D Khusul Khotimah mengatakan, rapat yang dirasa cukup berat dimulai pukul 12.00 wib siang sampai pukul 15.00 wib sore
“Jadi ini semuanya dalam rangka memastikan kesiapan PTM kita,” ujar Khusnul Khotimah ditemui usai rapat Rabu (05/01/2022)
Hal itu, menurut politisi PDIP ini, sesuai SKB empat menteri yang terbaru terbit di sekitar bulan november 2021 kemarin
“Memang itu harus PTM 100 persen,” terang Khusnul Khotimah sapaan akrab Khusnul
Tetapi, ia menjelaskan, tahapan dan hal hal yang lainnya harus disiapkan betul betul.
“Jangan sampai karena euforia dan semangat kita, pengendalian dan sebarannya itu terabaikan, itu yang menjadi cacatan penting kita,” tutur Khusnul
Sekali lagi, ia menegaskan, bahwa Komisi D bersama pemerintah kota surabaya sebagai mana dilaksanakan rapat dalam rangka memastikan
“Apakah dalam waktu dekat ini pemerintah kota surabaya (Dinas pendidikan red) sudah siap menggelar PTM 100 persen ?,” ungkap Khusnul
Akan tetapi, kata ia, rapat opsi yang diambil bertahap dengan evaluasi yang berarti 3 bulan akan dievaluasi
“Apakah sudah siap apakah 50, 75 atau 100 persen itu salah satu opsi yang harus kita lakukan dalam menjaga anak anak kita,” kata Khusnul
Meski PTM sudah berjalan apakah perlu dievaluasi lagi, menurut ia, pembelajaran yang sekarang dilakukan adalah sistim hybrid.
“Baik di rumah secara online maupun offline, saya kira ini memang saat ini harus kita lakukan,” kata Khusnul.
Dimana yang disampaikan oleh IDAI, Persakmi, pakal Epidemiologi, kata ia, bahwa anak anak berhak mendapatkan pendidikan
“Jadi saya kira, kita ingin memenuhi kebutuhan akan pendidikan itu, tetapi juga kita abai terhadap kondusi sebaran covid, dan saat ini yang kita tahu kemarin surabaya ada orang yang terpapar omicron,” kata Khusnul
Hasil rapat, ia menegaskan, PTM tetap berjalan dengan cacatan sebagai mana kalau Pemerintah kota surabaya siap melaksanakan secara bertahap tentunya harus dipahami betul
“Selama 3 bulan ini, saya tadi mengusul asesmen ulang,” tegas Khusnul
Karena, menurut ia, setelah liburan dan sebagainya dalam SKB empat menteri tersebut tercatat apa saja yang harus dipersiapkan
“Termasuk seperti tadi dari IDAI apa saja yang harus dipenuhi itu yang harus di asesmen, termasuk juga satuan tugas mandiri yang harus dipersiapkan oleh sekolahan,” tutur Khusnul.
Kedua, lanjut ia, pemenuhan vaksinasi sudah disampaikan oleh Kadiskes bahwa dalam waktu 3 minggu kedepan memastikan vaksin tertuntaskan
“Jadi kita lihat nanti, jadi vaksin ini salah satu upaya ikhtiar kita untuk pengendalian covid ini,” kata Khusnul.
Ketiga, lebih lanjut kata ia, dalam setiap tiga bulan akan dilakukan evaluasi, tentunya hal itu menurutnya tahapan tersebut harus betul betul dilaksanakan dengan penuh kepatuhan.
“Artinya bahwa kalau misalnya disatuan pendidikan itu ada yang terpapar, maka hanya sekolah itu saja kemudian akan dilakukan evaluasi tetapi sekolah yang lain tetap dilanjutkan tentunya secara bertahap,” kata Khusnul.
Meski demikian, ia menambahkan, Komisi C mendorong Pemerintah Kota Surabaya lebih keras lagi bekerja dalam rangka kesiapan PTM
“Kita komisi C mendorong Pemerintah Kota Surabaya kerja lebih keras lagi untuk kesiapan PTM 100 persen,” tutup Khusnul.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan bahwa nantinya PTM 100 persen ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap, sembari melihat perkembangan Covid-19 di Surabaya. Evaluasi tersebut akan dilakukan 3 bulan sekali dan tidak mengikat.
“Jadi 50 persen dulu ini kita jalani, terus kita evaluasi, baik itu kondisi perkembangan penyebaran virus maupun kondisi anak didik kita. Evaluasinya 3 bulan sekali,” ujar Yusuf Masruh.
Setelah 50 persen, kata ia, akan menaikan menjadi 75 persen sampai PTM 100 persen.
“Iya nanti 50 persen kemudian 75 persen dengan harapan tadi bisa berjalan dengan baik,” kata Yusuf.
Oleh karena itu, ia juga menyampaikan kesepahaman PTM 100 persen yang menurutnya 100 persen itu bukan jumlah siswa melainkan kapasitas bangku yang nantinya jarak sekitar 1 meter.
“Jadi 100 persen itu dari kapasitas, bukan jumlah siswa. Nah, nanti kita sampaikan ke teman-teman kepala sekolah dan nanti kita siapkan tahapannya sembari kita evaluasi,” jelas Yusuf.
Ia juga mengaku, yang perlu diwaspadai menurutnya adalah jam kosong, karena selama PTM 100 persen, pihaknya berencana menerapkan waktu belajar 6 jam, para siswa tidak boleh keluar dan berkerumun, tidak boleh makan bersama-sama, hingga tidak boleh ada jam kosong. Oleh karena itu pihaknya akan mensosialisasikan kepada para wali murid sesuai dengan tahapan dan hasil evaluasi.
“Supaya ini bisa dipahami juga oleh wali murid termasuk izin orang tua juga menjadi syarat siswa dalam mengikuti PTM 100 persen, kami juga membuka ruang konsultasi selama penerapan secara bertahap (PTM),” terang Yusuf.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan asesmen ulang kepada sekolah yang akan mengikuti PTM 100 persen. Asesemen meliputi prokes, kapasitas ruangan hingga Vaksinasi.
“Nanti kami akan melakukan asesmen ulang untuk mengetahui seberapa siap sekolah dalam menjalani PTM 100 persen,” kata Yusuf.
Hingga saat ini sekolah yang mengikuti PTM dari masing-masing jenjang ada 647 untuk jenjang SD, 302 untuk jenjang SMP, 52 jenjang SMA, 145 untuk jenjang MI, dan 29 untuk jenjang MTs.
Ditempat sama, Pembina Pengurus Daerah Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi), Estiningtyas Nugraheni mengatakan, bahwa kata kunci 100 persen buka membuka siswa untuk masuk 100 persen tapi juga kapasitas ruangannya.
“Pada SKB Menteri dijelaskan bahwa prokes jarak bangku minimal 1 meter. Artinya ini kapasitas ruangan bukan semua siswa masuk,”ujar Estiningtyas Nurgraheni.
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jatim juga memberikan 14 rekomendasi untuk PTM 100 persen.
Seperti 100 persen guru dan petugas sekolah harus divaksin, anak-anak yang sudah imunisasi lengkap 2 kali dan tanpa komorbid, sekolah harus patuh prokes, pembelajaran dengan metode hybrid 50 persen luring 50 persen daring bagi anak-anak usia 12-18 tahun,
Sedangkan untuk anak-anak usia 6-11 tahun juga sama dengan metode hybrid, untuk kategori anak diusia dibawah 6 tahun belum dianjurkan untuk PTM, kemudian anak dengan komorbid harus konsultasi dulu kepada dokter spesialis, hingga sekolah dan pemerintah memberikan kebebasan orang tua dan keluarga untuk memilih PTM atau daring.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengaku akan menuntaskan vaksin anak-anak usia 6-11 tahun diminggu ketiga Januari.
“Minggu ketiga Januari vaksin kita tuntaskan,” pungkas Nanik Sukristina. (irw)
