Surabaya – Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (hearing) Kamis (06/01/2021)
Rapat mengundang Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Surabaya terkait kebijakan pengadaan sapi.
Anggota Komisi B John Thamrun mengatakan jasa pemotongan sapi masih dirasa terlalu rendah
“Maka tadi dari komisi B menyarankan ada perubahan Perda,” ujar John Thamrun temui usai rapat.
Karena, menurut politisi PDIP ini, Perda tentang RPH juga dirasa cukup lama tahun 1988.
“Maka merupakan suatu urgensi untuk perda RPH ini harus diperbaiki,” tutur John Thamrun
Selain itu, kata ia, termasuk kewenangan daripada RPH untuk diberikan lebih agar peredaran daging di kota surabaya bisa lebih terkontrol terkendal dari segi harga dan kualitas
“Termasuk didalamnya mengatur tentang peredaran daging sapi import,” terang John Thamrun
Karena itu, menurut ia, kalau tidak bisa dikendalikan oleh RPH maka tidak ada institusi lain yang mengendalikan itu
“Kalau kita bicara kota surabaya tentu kewenangannya ada di kota surabaya bukan lainnya,” kata John Thamrun.
Terkait dengan harga daging sapi tinggi, ia menegaskan, tidak ada kewenangan kontrol dari RPH
“Sehingga RPH tidak bisa berfungsi maksimal sebagai institusi BUMD milik Pemerintah kota surabaya,” kata John Thamrun
Oleh karena itu, pihaknya menyarankan kalau ada perda yang diperbaharui yang memberikan kewenangan cukup kepada RHP
“Maka harga daging (Sapi red) itu mungkin bisa terkontrol,” kata John Thamrun
Harga daging agar bisa terkontrol bukan hanya bagian dari perekonomian pemkot surabaya saja, menurut ia, tapi dari RPH sendiri selaku BUMD bisa menintervensi
“Agar supaya harga dipasar itu khususnya daging tidak melonjak naik keatas tapi bisa dikendalikan demi kepentingan masyarakat kota surabaya,” kata John Thamrun
Terkait import sapi, pihaknya berpikiran untuk import sapi dan lain sebagainya itu merupakan kebebasan dari setiap usaha
“Jadi RPH itu lebih berfungsi kepada kontrol tata cara harga dan kuitas,” kata John Thamrun
Terkait faktor harga daging tinggi di surabaya akibat pengiriman sapi ke luar jawa timur, menurut ia, harus ada satu pembicaraan antara pemerintah kota surabaya dengan provinsi supaya ada pengendalian juga dan tidak terpengaruhi dari faktor itu.
“Ya kita minta ada fungsi lebih dari RPH,” pungkas John Thamrun.
Dirut RPH Kota Surabaya Mohammad Faiz (Plt) mengatakan, pengadaan sudah tahap pembuatan MOU dengan rekanan RPH tinggal pelaksanaannya
“Jadi sebenarnya RPH itu tidak ada rencana untuk import sapi, untuk beli sapi lokal apa tapi dikerjasamakan dengan pihak ke 2,” ujar Mohammad Faiz.
Istilahnya sapi inport, pihaknya dikerjasamakan dengan pihak Santuri sama Sedana
“Jadi RPH itu cuman sapi masuk dipotong, RPH dapat biaya tarif untuk pendapatanya itu terkait sapi potongnya jadi enggak ada yang kemarin RPH import enggak ada,” kata Faiz.
Kedua, ia menjelaskan, untuk pengadaan daging bekerjasama dengan Aspenax dalam pemenuhan daging sehingga Aspenax yang mengusahakan.
“Semua ini muaranya adalah kita membuat terbaik pelayanan ke masyarakat itu saja,” terang Faiz
Kendati demikian, kata ia, agar supaya pengadaan stabil dan harga tidak melonjak
“Karena RPH ini kuatir sekali nanti puncaknya menjelang puasa bukan lebaran,” ungkap Faiz
Hal itu, menurut ia, diperkirakan diakhir bulan maret seminggu sebelum puasa sudah mulai bergerak yang bisa mengganggu masyarakat
“Maka mulai sekarang proses ini berjalan insya Allah mungkin sekitar 1 atau 2 minggu ini berjalan,” terang Faiz
Antisipasi harga daging sapi melonjak tinggi di surabaya, ia menjelaskan, seperti sekarang yang sudah dilakukan RPH
“Jadi sapi import segera masuk,” kata Faiz
Karena, menurut ia, dari pihak sedana menyiapkan dan terkait dengan daging Expenax yang akan menyiapkan
“RPH tinggal menyalurkan dan distribusi baik ke masyarakat maupun ke lembaga, rumah sakit, hotel dan lain lainnya,” pungkas Faiz.
Terkait harga daging, ia mengaku, RPH tidak mempunyai kewenangan, namun hanya mengikuti flotting atau perggerakan pasar.
“Nah sekarang (Daging) ini mahal kenapa, karena (harga red) sapi hidup masih tinggi,” pungkas Faiz. (irw)
