Teks Foto : Khusnul Khotimah Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya.
Surabaya – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat bersama Dispendukcapil, Dinas Kesehatan dan BPJS Kota Surabaya terkait Universal Health Coverage (UHC)
“Hari ini kita (komisi D) rapat terkait tentang UHC,” ujar Khusnul Khotimah Ketua Komisi D. Kamis (13/7/2023) ditemui usai rapat.
BPJS dalam rapat menyampaikan, kata Khusnul, cakupan BPJS di kota Surabaya 99,9 persen atau sekitar 2.920.541 juta.
“Itu ada yang terbagi beberapa termasuk ada juga yang di non aktifkan,” katanya.
Khusnul mengungkapkan, untuk yang tidak aktif dikarenakan ada data yang di non aktifkan dari kementerian
“PBI JKN yang aktif ada 309.362 dan yang tidak aktif 323.516 yang di non aktifkan oleh kementerian,” terangnya.
Hal seperti itu, menurut Khusnul, memang dialihkan kepada pembiayaan APBD pemerintah Kota Surabaya
“Untuk PBI APBD yang aktif ada 889.993 sedangkan yang tidak aktif ada 139.841 (Orang),” katanya.
Yang tidak aktif dikarenakan, kata politisi PDIP ini pertama Pemprov tidak bekerja sama dengan BPJS sebanyak 30.617
“Itu karena keinginannya sendiri dia tidak mau ditanggung oleh BPJS PBI APBD itu ada sebanyak 856,” katanya.
Selain itu, lanjut Khusnul mengatakan, ada juga yang namanya pindah luar kota sebanyak 108.368
“Nah ini yang kemudian tadi kita pastikan betul yang tidak aktif ini bagaimana, termasuk dengan Dispendukcapil,” tanyanya
Disampaikan oleh mereka beberapa waktu lalu, kata Khusnul, memang ada loading cukup tinggi sehingga sempat mengalami kendala.
Bahkan di Perwali juga menyampaikan, Khusnul menambahkan, untuk aktivasi itu bisa melalui kelurahan
“Tadi Bu Miki dari Dinas Kesehatan juga menyampaikan bahwa Pemkot nanti untuk aktivasi pertama di tingkat Faskes saja, gitu,” katanya
Sementara itu Kepala BPJS Cabang Kota Surabaya Hermina Agustin Arifin mengatakan rapat mengenai keluhan keluhan yang diterima oleh anggota dewan
“Baik itu terkait dengan prosedur layanan, terkait penjaminan PBI JK yang non aktif,” ujar Hermina Agustin Arifin
Untuk PBI JK yang tidak aktif, kata ia, telah didaftarkan Pemda Kota Surabaya sebagai peserta PPBU.
“Ada sekitar 880 ribuan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemda kota melalui APBD,” kata Hermina
Sedangkan PBI JK yang dibayarkan melalui ABPN, ia menyebutkan, ada sekitar 309.362
“Untuk PPBU Pemda Kota Surabaya yang aktif sekitar 889.993,” terang Hermina
Untuk yang tidak aktif PBI JK ada sebanyak 323.516 dan untuk PPBU Pemda yang dibayarkan oleh Kota Surabaya yang aktif sebanyak 139.841 ribu
“Itu data per 1 Juli tahun 2023,” kata Hermina
Yang tidak aktif ini dikarenakan, menurut Hermina, tidak lagi berdomisili di kota Surabaya bahkan ada juga atas permintaan pesertanya sendiri.
“Serta ada juga yang meninggal,” pungkasnya (irw)