Surabaya – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menekankan pentingnya melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai, keterlibatan UMKM lebih mudah dalam hal pengawasan dibandingkan konsep dapur induk.
“Kalau dapur induk harus menangani jumlah besar, distribusinya akan sulit, terutama untuk sekolah-sekolah yang lokasinya terpencil. Justru kalau UMKM dilibatkan, misalnya satu UMKM menangani satu atau dua sekolah, kualitas dan distribusi akan lebih maksimal,” ujarnya Kamis (21/11/2024).
Ia mengingatkan bahwa program ini bukanlah program tanggap bencana, melainkan upaya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekolah.
“Program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekolah. Jadi, pola distribusinya harus benar-benar diperhatikan,” tutur Yona.
Agar pelaku UMKM dapat berkontribusi optimal, ia mengusulkan agar Pemkot memberikan persyaratan tertentu. Salah satunya adalah memastikan UMKM yang terlibat memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjamin kualitas dan legalitas produk.
“Kami mendorong agar pelaku UMKM yang terlibat harus memiliki sertifikasi halal. Jangan sampai ada UMKM rumahan yang belum memenuhi standar dan malah menyulitkan program ini,” tegas Yona.
Ia juga menyarankan agar pemerintah memberikan pembatasan kuota kepada setiap UMKM.
Sehingga, menurut legislator Fraksi Partai Gerindra ini pengawasan kualitas makanan menjadi lebih mudah dilakukan oleh Pemkot dan DPRD.
“Dengan pembatasan kuota, pengawasan terhadap kualitas produk dan distribusi makanan akan lebih mudah dilakukan,” katanya.
Ia melihat program ini sebagai peluang untuk membangkitkan UMKM yang saat ini banyak menghadapi kesulitan.
Untuk itu, ia berharap Pemkot dapat menjadikan program MBG sebagai langkah strategis untuk membantu UMKM bertahan dan berkembang.
“Banyak UMKM, terutama di sektor makanan dan minuman, yang sulit bertahan di platform digital. Dengan program ini, pemerintah bisa hadir membantu mereka agar tetap survive,” ungkapnya.
Melalui kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, ia juga berharap program MBG di Surabaya bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif, baik bagi anak-anak sekolah maupun para pelaku UMKM di kota ini.
“Libatkan UMKM, berikan pembatasan yang jelas, dan pastikan program ini berjalan tepat sasaran. Itu yang harus kita dorong,” pungkas Yona. (*)
