Surabaya – Rapat internal digelar oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Rabu (18/2/2026) siang
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Armuji, didampingi Syaifuddin Zuhri Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya.
“Ini rapat rutinitas, saya ikut hadir termasuk agenda agenda fraksi,” kata Armuji ditemui usai rapat fraksi.
Ia menjelaskan bahwa dalam rapat fraksi membahas beberapa agenda seperti raperda dan kegiatan bulan Ramadan.
“Itu semua akan kita gotong royong antara fraksi dan DPC seperti itu,” jelas Armuji.
Selain itu ia mengaku bahwa rapat fraksi juga membahas kekosongan kader PDIP yang ada di DPRD Kota Surabaya.
“Jelas kita lakukan pembahasan usulan usulan itu ,” ungkap Armuji.
Ia menyebut usulan 11 kader di fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya kemungkinan mempunyai hak yang sama.
Namun, ia menegaskan belum ada satu nama kader fraksi PDIP yang mengerucut dalam usulan tersebut.
“Jadi 11 orang itu yang akan kita usulkan supaya mempunyai hak yang sama,” tegas Armuji.
Menurut ia karena masing masing dari 11 kader memiliki kelebihan dan kekurangan namun ada seleksi dan proper test.
“Biasanya ada proper dan psikotes di DPP,” tegas Armuji.
Ia berjanji dalam waktu dekat usulan 11 kader dari fraksi PDIP akan segera disampaikan namun semua itu tergantung DPP.
“Jadi kita mengusulkan itu ke DPD dan dari DPD diteruskan ke DPP,” kata Armuji.
Setelah DPP melakukan seleksi dan proper test hingga menunjuk satu nama kader, pihaknya tetap melaksanakan rekomendasi DPP.
“Siapa yang akan ditunjuk maka kita akan laksanakan rekomendasi dari DPP,” tutup Armuji.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri menambahkan kekosongan kader PDI perjuangan di DPRD Kota Surabaya akan dirumuskan oleh DPP.
“Itu sudah dirumuskan oleh partai yang punya kewewengan siapa saja yang bisa menduduki itu (Ketua DPRD Kota Surabaya),” kata Syaifuddin Zuhri
Menurut ia semua kader kemungkinan besar bisa mendapat refrensi namun itu semua tergantung dari partai.
“Semua tergantung dari partai (DPP),” tegas Syaifuddin Zuhri akrab disapa Kaji Ipuk.
Meski demikian, ia menambahkan pihaknya hanya punya hak untuk mengajukan usulan sebagai satu perintah dari partai.
“Jadi yang boleh diusulkan adalah seseorang yang duduk di posisi DPRD,” pungkas Kaji Ipuk. (irw)
