Surabaya – Rapat konsultasi Pimpnan dan Anggota DPRD Surabaya bersama Walikota Surabaya Tri Rismaharini melalui teleconference membahas penanganan wabah covid-19 mendapat respon baik dari Fraksi Golkar
“Yang pasti (Rapat Konsultasi Teleconference) ini bagus,” ujar Arif Fathoni Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya. Senin (06/04/2020) ditemui usai rapat konsultasi.
Sehingga, kata Fathoni, teman – teman fraksi juga memberikan pandangan dan masukannya kepada walikota sehingga langkah dan gerak penanganan wabah corona ini bisa berlangsung secara konprenhensif tidak parsial – parsial.
“Karena bagaimanapun juga DPRD itu memiliki instrumen sampai ke tingak RT/RW,” katanya.
Instrument, menurut Fathoni, baik instrument partai politik maupun konstituen yang memiliki banyak informasi dilapangan kami sudah sampaikan agar menjadi perbaikan dan penyempurnaan upaya Pemkot dalam memerangi wabah ini.
“Saya pikir ini bagus, dan yang kedua kami sampaikan komitmen fraksi partai golkar,” ungkapnya.
Fathoni menjelaskan, sejak awal Fraksi Partai Golkar berkomitmen dengan peraturan Mendagri No 20 Tahun 2020 tentang real lokasi anggaran penanganan wabah ini dan pihaknya mendorong pemkot untuk mengalihkan anggaran besar yang itu tidak relevan di eksekusi tahun ini.
“Lebih baik dialihkan saja untuk penanganan wabah corona,” paparnya.
Menurut Fathoni, karena penanganan wabah corona ini tidak serta merta soal medis saja, tetapi bagaimana upaya pencegahan, penindakan, dan upaya rekaveri (Pemulihan) dalam bentuk jaring pengaman sosial dan ekonomi itu berlangsung dengan baik.
“Itu pasti membutuhkan anggaran besar sehingga ekonomi rakyat tidak terpukul secara luas, dan untuk itu, kami mendorong Pemkot untuk melakukan itu,” katanya
Terkait anggaran sebesar 196 miliar untuk penanganan dan pencegahan virus corona (Covid-19) ini, Fraksi Golkar dirasa masih kecil dan kurang jauh dari kata cukup.
“Seperti yang saya sampaikan tadi, penanganan wabah corona menyangkup 3 hal tadi pencegahan, penindakan dan rekaveri jaring pengaman sosialnya,” katanya.
Menurut Fathoni, karena virus (corona) ini melumpuhkan sendi – sendi perekonomian kita, mau tidak mau pemerintah harus mengambil kebijakan kebijakan yang itu bisa menjadi setimulan terhadap pelaku usaha (UMKM) untuk hidup kembali.
“Kalau sampai sektor UMKM ini terpukul, ya ekonomi kita juga menjadi lemah dan dampaknya pasti daya beli masyarakat terjun bebas makanya kami dorong, jadi kurang kalau segitu (196 miliar),” pungkasnya. (irw)
