Surabaya – Mendengar kabar di media adanya baleho bertuliskan Kampung Berdaya Warga Berjaya menampilkan foto Wali Kota dan Kepala Bappeko Surabaya hal ini mendapat tanggapan dari anggota dewan.
Anggota komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, pertama bahwa apa yang kita sampaikan maupun disampaikan oleh beberapa fraksi dalam pandangan umum dan akhir di rapat paripurna pengesahan APBD 2020 kemarin.
“Salah satunya kita meminta komitmen walikota untuk menjaga kemurnian APBD tidak berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan kontestasi,” ujar Arif Fathoni, Rabu, (13/11/2019) siang
Kalau hari ini ada kabar baleho muncul dan tersebar menampilkan foto Wali Kota dengan Kepala Bappeko, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya ini, mempertanyakan dari mana sumber pembiayaan baliho tersebut, kalau itu bersumber dari progam pemerintah maka ada dugaan Ebush off power terjadi.
“Kekuatiran selama ini kami terbukti kalau itu bersumber dari biaya progam pemerintah,” katanya. ditemui di ruangan fraksi Golkar.
Kedua, Ia menuturkan, kalau itu progam pemerintah, mestinya foto yang terpampang itu adalah wali kota dan wakil wali kota atau wali kota dengan sekkota surabaya.
“Sebagai mana lazimnya seperti kabupaten / kota lainnya ketika mensosialisasikan progam – progamnya,” tuturnya.
Terkait hubungan antara Wali Kota dengan Wakil Wali Kota, ia mengatakan, ketidak harmonisan apapun bentuknya hubungan Wali Kota dengan Wakil Wali Kota tidak boleh tercium oleh publik.
“Masyarakat harus tahu, bahwa tidak terjadi harmonisasi di lingkungan pemkot surabaya,” tuturnya.
Kalau kemudian foto itu yang terpampang merupakan progam pemerintah, ia menilai, semakin menguatkan dugaan publik bahwa hubungan antara wali kota dengan wakil wali kota itu berjalan tidak harmonis.
Ketiga, lanjut ia mengatakan, dilihat dari aspek vaksun atau tata krama politik tidak bagus dan tidak elok, meskipun kita memahami bahwa Wali Kota adalah salah satu petinggi DPP Partai.
“Boleh memikirkan calon pengganti tetapi tidak boleh sampai menggunakan progam progam pemerintah, itu tidak patut dan tidak elok,” ungkapnya.
Terakhir, ia menyampaikan, bahwa capaian prestasi kepimpinan ibu Risma dengan Pak Whisnu Sakti Buana sudah melekat di hati masyarakat.
“Ada banyak perubahan pembangunan di sana sini, itu bagian dari progam kelanjutan pondasi pembangunan yang dicanangkan oleh wali kota sebelumnya dalam hal ini bapak Bambang DH,”
Untuk itu, ia menambahkan, jangan sampai apreasi publik itu kemudian menjadi perbanding terbalik minus.
“Karena Ibu Wali tidak membendung syahwat anak buahnya yang maju dalam Pilwali,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeko Eri Cahyadi mengatakan, bahwa ia mendapat kiriman berita dari teman teman media, tapi bisa dibaca dan diteliti lagi yang tertulis itu kepala DKRTH.
“Padahal kan saya sudah enggak lagi di DKRTH mulai sejak senin kemarin,” ujar Eric Cahyadi, saat dikonfirmasi lewat Whatshaap.
Berarti, kata ia, ada yang sengaja memasang dan niatnya untuk apa baleho tersebut.
“Tapi Alhamdulillah, Gusti Allah menunjukan yang dipasang salah,” pungkasnya. (irw)
