Surabaya – Pemkot Surabaya menyebut BPJS Kesehatan masih memiliki tunggakan kepada rumah sakit yang dikelola oleh pemkot sebesar Rp 62,4 miliar.
Hal ini mendapat keprihatinan dari DPRD Kota Surabaya karena bisa berdampak pada Jasa Pelayanan (Jaspel) Kesehatan.
“Ini sangat memprihatinkan ya,” ujar Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, kamis (09/01/2020) sore.
Akibat tunggakan ini, kata politisi PKS, bisa berdampak kepada jasa pelayanan (Jaspel) yang diterima oleh tenaga medis.
“Jadi tenaga medis itu, kalau yang PNS dia mendapatkan gaji bulanan, tapi ada Jaspel,” katanya.
Sedangkan untuk tenaga kontrak, ia menjelaskan, mendapat juga UMK, UMR dan Jaspel, namun jaspel ini, menurut ia, cukup membantu pada tingkat kesejateraan tenaga medis.
“Kenapa kemudian ini berdampak ? ,” tegasnya.
Karena, menurut ia, kita ketahui bahwa rumah sakit milik pemkot dalam hal ini rumah sakit BDH dan Soewandi sebagian besar pasiennya adalah BPJS.
“Jadi otomatis ini sangat berdampak,” ungkapnya.
Pihaknya juga mengapreasi teman teman Komisi D memanggil Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Kota Surabaya beberapa waktu lalu.
“Pada waktu itu ada proses pencarian, walaupun belum semuanya dan sisanya total 62 miliar dari Rumah Sakit BDH dan Soewandi,” ungkapnya.
Dalam sepengetahuannya, lanjut ia mengatakan, Pemkot melalui Walikota Surabaya sudah mengirim surat kepada BPJS sebanyak empat kali, dan kontribusi surabaya dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan sangat besar.
“Anggaran yang kita siapkan untuk jaminan kesehatan masyarakat itu sangat besar hampir ratusan miliar,” katanya.
Besarnya keikutsertaan ini, pihaknya berharap, kepada BPJS Kesehatan agar bisa memberikan klaim yang lebih.
“Tidak nyadet seperti ini,” pungkasnya. (irw)
