Surabaya – Rapat Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Surabaya pada hari ini Selasa (21/04/2020) dihadiri 7 anggota menghasilkan kesepakatan mengusulkan Panitai Khusus (Pansus) dalam penanganan covid-19 di surabaya.
“Pertimbangannya apa karena kita ingin kasus wabah corona ini biar cepat selesai dan masyarakat yang terdampak mendapat haknya tercukupi untuk meringankan beban mereka,” ujar Imam Syafi’i Sekretaris Fraksi Demokrat – NasDem DPRD Surabaya. Selasa (21/04/2020).
Dengan adanya Pansus, kata Politisi NasDem ini, bisa lebih membantu bersama sama dengan pemerintah kota, karena menurut Imam, pihaknya melihat contoh sampai hari ini untuk dampak sosial untuk pengobatan, pihaknya ingin penanganan covid-19 harus serentak.
“Jangan hanya cuma kemudian ditangani dampak sosial tapi penyebab orang sakitnya tidak ditangani dengan baik,” ungkapnya.
Contohnya, Imam mengaku kaget sampai hari ini kepala Dinas Kesehatan kemarin menyebutkan, ada kebutuhan 6000 rapid test tetapi kemudian sudah disumbang 1000 sekian artinya kurang 4000 sekian.
“Ketika kita tanya apakah kekurangan 4000 sekian ini, sudah proses atau sudah pengadaan rapid testnya, ternyata baru proses,” paparnya.
Dan ini, Imam menambahkan, tidak sama atau tidak klop, dan pihaknya tidak menuduh ibu walikota bohong, tetapi tidak sama apa yang disampaikan oleh ibu walikota pada 2 minggu lalu ketika rapat dengan anggota DPRD.
“Bahwa Pemkot sudah pesan, sejak sebulan sebelumnya tapi barangnya tidak datang,” katanya.
Hal ini, Imam menilai, menunjukkan pemkot tidak serius menangani covid-19 dari sisi tersebut, mulai dari mencari penyebab dan mengobatinya siapa atau warga yang sakit sehingga setidaknya bisa disembuhkan.
“Hal itu sepertinya kami tidak dianggap, padahal kami anggota dewan sudah berulang kali memberikan masukan yang menurut kami konskruktif dan masuk akal,” ungkapnya.
Masukan ini, menurut Imam, dibuat berdasarkan temuan teman teman anggota dewan maupun konstituennya anggota dewan yang turun ke lapangan dan banyak temuan temuan tidak sama yang disampaikan oleh pemkot.
“Oleh karena itu, kami memberi masukan tetapi ternyata masukan itu masih dianggap angin lalu oleh pemkot,” pungkasnya. (irw)
