Surabaya – Sejumlah elemen mahasiswa meliputi GMNI, CHMI, IMM dan GMKI tergabung dalam Cipayung Plus menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (15/6/2026) siang
Dalam aksinya, mereka menyuarakan aspirasinya terkait kondisi nasional saat ini sehingga dirasa dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
Selain itu mereka juga mengkritisi kebijakan kenaikan harga BBM non subsidi serta menyoroti program makan bergizi gratis (MBG).
“Jadi memang aksi kami berasal dari keresahan masyarakat terkait dengan kondisi nasional negara kita saat ini,” ujar Moch Elok Hakan Multazam Ketua GMNI Surabaya usai diterima DPRD Kota Surabaya.
Moch Elok mengatakan, bahwa rupiah saat ini melemah dirasa mengkuatirkan bahkan BBM Pertamax juga mengalami kenaikan.
“Dan kami kuatir terjadi monopoli perdagangan di wilayah BBM subsidi pertalite,” katanya.
Terkait dengan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Moch Elok menilai tidak sesuai bahkan banyak ditemukan adanya praktek jual beli.
“Baik itu di titik titik dapur MBG di wilayah Surabaya maupun di wilayah Jawa Timur,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah melalui DPRD kota mencabut UU Polri diganti dengan UU yang baru
Menurutnya bahwa UU Polri seolah – olah dapat masuk ke layar masyarakat sipil sehingga dapat menimbulkan permasalahan.
“Jadi itu permasalahan yang kami bawa dalam aksi ini dan ini tuntutan dari masyarakat Surabaya,” beber Moch Elok.
Menurut ia hal itu juga berdasarkan hasil kajian dan hasil penilaian dari elemen mahasiswa sampai ke akar rumput
“Jadi kami disini menyuarakan apa yang menjadi keresahan seluruh masyarakat,” kata Moch Elok.
Lanjut ia, karena kondisi nasional saat ini dapat menimbulkan dampak tidak hanya terhadap masyarakat kelas menengah kebawah
“Melainkan seluruh pedagang kecil, UMKM, ibu rumah tangga, termasuk ojek online merasa tercekik atas tingginya pajak dan lain sebagainya,” kata Moch Elok.
Karena itu dalam aksi ini, ia meminta pemerintah mampu merevitalisasi total terkait dengan sistem pemerintahan.
Namun terpenting, menurutnya adanya pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (ABPN) dapat menimbulkan dampak kenaikan harga BBM.
“Dan kami meminta transparansi terhadap pemborosan APBN dan merampingkan kembali kabinet pemerintah,” pinta Moch Elok.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan DPRD kota Surabaya menerima aksi Cipayung plus terdiri dari GMNI, CHMI, IMM dan GMKI
“Saya dengan ketua dan anggota komisi A, pada akhirnya kami mengapresiasi atas aksi tersebut,” kata Bahtiyar.
Bahtiyar menyebut, ada beberapa tuntutan dari mahasiswa bahwa itu bukan menjadi kewenangan DPRD karena menurutnya mayoritas tuntutan itu ditujukan ke pemerintah pusat.
“Tuntutan itu tetap kami terima dan akan kami sampaikan kepada unsur pimpinan (DPRD Kota Surabaya),” terangnya.
Karena bagaimana pun juga, lanjut Bahtiyar bahwa aspirasi dari elemen mahasiswa atau masyarakat, pihaknya berjanji akan menindaklanjuti.
“Ada beberapa poin yang di kritisi seperti harga BBM pertamax ada kenaikan dan masalah tata kelola MBG,” ungkapnya.
Bahtiyar menjelaskan bahwa kenaikan BBM non subsidi mengikuti harga pasar bahkan tidak bisa di intervensi karena menurutnya pasar global.
“Kecuali kalau (BBM) yang subsidi kami juga mendapat info dari teman teman pusat tidak akan ada kenaikan,” jelasnya.
Menurut Legislator Gerindra ini, karena bagaimana pun juga itu menjadi rantai pasokan seperti ketika mendistribusikan logistik.
“Itukan memakai bahan bakar solar yang saat ini subsidi,” ujar Bahtiyar.
Namun untuk menekan harga BBM, lebih lanjut Bahtiyar bahwa Pemerintah Pusat sudah memberikan bantalan subsidi untuk bahan bakar.
“Terkait dengan program MBG saya sepakat bahwa perlu ada perbaikan,” imbuhnya.
Menurut Bahtiyar karena bagaimana pun juga tata kelola MBG mulai pusat hingga di lapangan disebut banyak temuan.
“Kami terbuka terhadap itu dan kami akan sampaikan ke pemerintah pusat dalam hal ini BGN yang akan kita mintai perbaikan,” pungkasnya. (irw)
