beritasurabayaonline.net
Sospol

Gelar Demo, Warga Surat Ijo Surabaya Tolak Pengesahan Raperda Pengelolaan Aset Kekayaan Daerah

Surabaya – Puluhan warga surat ijo yang tergabung dalam Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSIS) mengelar aksi demo di kantor DPRD Kota Surabaya.

Mereka menolak pengesahan raperda pengelolaan aset kekayaan daerah kota surabaya yang akan disahkan dalam rapat paripurna hari ini Senin (17/05/2021)

“Kami datang kesini untuk menolak retribusi yang mau disahkan,” ujar Haryono Ketua Umum KPSIS. Senin (17/05/2021) ditemui usai menyampaikan aspirasinya.

Menurut dia, bahwa di raperda yang akan disahkan ada pasal menyebutkan tidak membayar retribusi dikenakan sanksi pidana.

“Raperdanya sudah ada tinggal ngasik nomer saja, makanya pagi pagi ini kita datang kesini ojok sampai disahkan dulu,” kata Haryono.

Jika disahkan, menurut dia, kantor polisi akan penuh warga pejuang surat ijo yang memegang IPT Se Kota Surabaya

“Kami sudah menyampaikan ke warga, jangan dibayar retribusi itu, tidak perlu dibayar,” ucap Hariono

Kalau retribusi dibayar, lanjut dia, bahwa tanah itu milik pemkot surabaya, dan ini dirinya mengaku sudah menyampaikan kepada warga surat ijo.

“Kalau Pansus mengesahkan (Raperda) ini, kantor polisi penuh dengan warga yang tidak mau membayar retribusi ini,” kata Haryono.

Aksi demo warga surat ijo menyampaikan aspirasinya ini diterima oleh Pimpinan Komisi, Pansus dan Pimpinan DPRD Surabaya di ruang komisi A.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengelolaan Aset Kekayaan Daerah Kota Surabaya Mahfudz mengatakan, ini yang di eksploitasikan adalah pasal 41 soal permasalahan hukuman.

“Ketika dia tidak membayar retribusi maka ada hukumannya penjara tiga bulan atau denda,” ujar Mahfudz

Semua Perda atau peraturan, menurut dia, memang semua seperti itu normatif misalkan contohnya ketika membakar sampah sembarangan

“Yo dihukum telong ulan, kalau enggak, ya ada denda sekitar 50 juta, ini nomatif saja sebenarnya,” katanya.

Cuma, menurut legislator PKB ini, karena hal ini sensitif seperti dieksploitasi, dan ditegaskan raperda tetap berjalan.

“Artinya pasal 41 normatif saja, perda itu, diatur permohonan keringan juga,” pungkas Mahfudz. (irw)

Berikut 5 tuntutan KPSIS :

Berita Terkait