Surabaya – Baktiono anggota DPRD Kota Surabaya melaksanakan reses jaring aspirasi masyarakat masa persidangan ke 3 tahun 2025. Jumat (16/5/2025) malam.
Agenda tersebut di lantai 2 Pasar Baba”an jalan Kebalen Timur Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian dihadiri warga, RT, RW, KSH, LPMK, Tokoh Masyakarat setempat
Hadir pula pengurus PAC dan kader Partai ikut mendampingi Baktiono Anggota DPRD kota Surabaya dari Fraksi PDIP.
Berbagai aspirasi dan usulan yang disampaikan oleh masyarakat diantaranya terkait tidak adanya gedung sekolah SMA Negeri.
Selain itu pengajuan pembangunan gorong gorong, saluran air dan paving yang sempat diajukan oleh warga namun belum terealisasi.
Tak hanya itu, juga masalah BPJS Kesehatan dan pengajuan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) belum juga terealisasi.
Menanggapi itu, Baktiono anggota DPRD Kota Surabaya mengatakan bahwa ada beberapa aspirasi dan keluhan warga
“Termasuk gedung sekolah,” kata Baktiono ditemui usai reses
Menurut anggota komisi B DPRD Kota Surabaya in karena di pabean cantian ini tidak ada sekolah SLTA Negeri.
“Lah ini tanggung jawab pemerintah provinsi Jawa timur atau gubenur Jawa timur,” kata Baktiono
Lanjut politisi PDIP ini, Pemerintah provinsi Jawa Timur berkewajiban menyediakan gedung sekolah SMA atau SMK Negeri.
“Mosok zaman dahulu kala hanya SMA Negeri 22 dan SMK Negeri 12,” ungkap Baktiono
Pemerintah kota dahulu, kata dia, jumlah sekolah SMP sebanyak 31 dan sekarang menjadi 65 hingga sampai 70
“Seharusnya pemerintah provinsi juga memikirkan pendidikan jangan hanya memikirkan program hibah saja,” tutur Baktiono
Maka itu program hibah, menurut dia, kalau bisa dibuatkan program untuk mensejahterakan rakyat
“Terutama dibidang pendidikan gratis,” tutur Baktiono kembali
Terkait gorong gorong saluran air yang sempat diajukan oleh warga beberapa tahun lalu kepada armuji pada saat kampanye
“Waktu itu janjinya pak armuji pada saat kampanye disana,” ungkap Baktiono
Maka itu, dia akan menyampaikan kepada Armuji dan ke pemerintah kota melalui dinas dinas terkait
Menurut dia, karena kenyataannya di daerah sana masih terjadi banjir dan harus segera direalisasi
Sehingga, kata dia warga yang ada disana turut menerima kebijakan pemerintah kota yang masif dalam penanggulangan banjir
“Soal kesehatan yang disampaikan pak leman bahwa istrinya sampai cuci darah,” ungkap Baktiono
Menurut dia, bahwa itu tugas dari dinas kesehatan kota Surabaya untuk bisa mewujudkan
“Apa yang menjadi visi misi cak Eri cak armuji,” kata Baktiono
Dia menyebut salah satu visi misi Eri – armuji yaitu tentang berobat gratis hanya menunjukan KK dan KTP
“Walaupun tidak punya kartu BPJS atau punya kartu BPJS nonaktif itu harus tetap dilayani dengan baik,” tuturnya.
“Walaupun punya kartu BPJS yang menunggak itu juga harus dilayani ini tugasnya dinas kesehatan kota Surabaya untuk bisa mensosialisasikan” imbuh Baktiono
Menurut dia karena gratis ini bukan tidak membayar tetapi dibayarkan oleh pemerintah kota melalui program BPJS penerima bantuan iuran
“Dan ini juga mewujudkan program PBB bernama Universal Health Coverage (UHC),” kata Baktiono
Artinya apa, menurut Baktiono ini setiap warga yang ada di bumi ini bahwa negara wajib untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh.
“Artinya menyeluruh itu ditanggung seperti program pemerintah kota,” kata Baktiono
Sedangkan untuk rumah sakit yang dituju bukan tidak dibayar, lanjut dia tetapi dibayar melalui program yang bernama
“Yaitu INA-CBG’s (Indonesia Case Based Groups),” kata Baktiono
Soal rutilahu yang belum terealisasi dia mencontohkan seperti yang ada di wilayah kecamatan Semampir
“Di kecamatan semampir, lahannya itu hampir dikuasi oleh kereta api Indonesia (KAI),” ungkap Baktiono
Tetapi, menurut dia pembangunan jalan, gorong gorong, saluran air PDAM dan lain sebagainya itu pemerintah kota
“Di periode yang lalu saya sebagai ketua, semua anggota komisi C sepakat untuk persyaratan surat tanah dicoret asal KTP dan KK-nya sesuai tempat tinggal,” kata Baktiono.
Menurut dia, agar warga yang benar benar kurang mampu mendapatkan bantuan rutilahu meskipun berdiri di atas lahan milik Pelindo atau KAI.
“Karena yang membangun jalan, gorong gorong, saluran air, air PDAM dan lain sebagainya adalah pemerintah kota,” pungkas Baktiono. (irw)
