Surabaya – Puluhan pedagang ITE dan UMKM Hi Tech Mall jalan Kusuma Bangsa Surabaya Wadul dewan.
Pasalnya, mereka mengeluhkan fasilitas hingga sekarang belum dipenuhi bahkan pengelolaan Hi Tech Mall dinilai belum jelas sehingga muncul tagihan sewa stand.
“Kami mengeluhkan soal fasilitas saat ini minim di Hi tech mall,” ujar Rudi Abdullah Ketua Paguyuban Pedagang ITE dan UMKM Hi Tech Mall. Rabu (15/09/2020)
Menurut pria berambut panjang ini fasilitas sangat dibutuhkan oleh pedagang yang ada disana untuk aktifitas bekerja,
“Fasilitas tidak akan terjadi kalau tidak ada pengelola yang ada disana (Hi Tech Mall),” kata Rudi ditemui usai hearing.
Untuk itu, pedagang meminta kepada pemerintah kota untuk mengelola secara utuh eks hi tech mall
“Agar masalah masalah yang timbul saat ini tidak terjadi lagi,” keluh Rudi
Permasalahan yang ada saat ini, ia mencontohkan seperti mesin ATM dan WPS tidak tersedia bahkan eskalator dan liff barang tidak bisa berfungsi sama sekali
“Itu yang menjadi keluhan dari semua pedagang,” terang Rudi
Terkait muncul tagihan sewa ke pedagang, ia meminta kepada pemkot duduk bareng dengan tim appraisal untuk mengkaji ulang menentukan besaran tagihan satu persatu antara toko, counter, dan UMKM
“Kita berharap minta kepada tim appraisal transparan, ayo terbuka sama pedagang,” imbuhnya
Menanggapi itu, Kabid Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Pemkot Surabaya Taufik siswanto mengaku ada service cas hanya untuk sewa stan dan murah menurut dari KJPP
“Kami hanya hitung sewa stan saja tidak menghitung listrik dan air,” ujar Taufik. saat hearing
Ia kembali mengaku ada tarikan sewa agar ada ikatan hukum disana dan pihaknya dapat masukn dari pihak penyewa
“Otomatis, Pemerintah Kota akan membenahi dan memperbaiki yang ada disana,” terang Taufik dihadapan komisi A dan pedagang
Sementara itu, Ketua Komisi B Luthfiyah mengatakan keluhan pedagang bukan hanya fasilitas tapi juga tagihan sewa stan.
“Maksud kita fasilitas (Hi Tech Mall) ini dikelola oleh siapa,” kata Luthfiyah.
Menurut fraksi Gerindra ini, kalau dikelola pemkot dipersilahkan tapi harus cepat, kalau dikelola sendiri pedagang silakan juga tapi harus jelas
“Saya kira ini masa sulit berikan mereka keringanan begitu,” tutur Luthfiyah. (irw)
