Surabaya – Berbagai cara pemkot surabaya sudah berupaya melakukan pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19).
Pencegahan dimulai penyemprotan hingga pembuatan bilik sterilisasi, namun hal itu dinilai tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD Surabaya.
“Dari awal penanganan ini pemkot tidak pernah sama sekali koordinasi dengan DPRD Kota Surabaya,” ujar Mahfudz Wakil Ketua Fraksi PKB. Senin (30/03/2020)
Menurut Sekretaris Komisi B ini, mungkin karena pemkot punya kuasa penganggaran apalagi perombakan menganggarkan untuk itu.
“Mereka (Pemkot) punya kuasa, jadi ya sudah mau diapakan lagi, biasa kan penguasa seperti itu,” katanya.
Seharusnya, kata Mahfudz, pemkot sebelum melakukan apapun harus berkoordinasi dengan dewan apalagi ini membutuhkan dana besar.
“Tapi sampai detik ini tidak ada satupun komunikasi untuk penggunaan anggaran misalkan untuk ini dan itu bahkan kita tidak tahu,” ungkapnya.
Kedua, Mahfudz menjelaskan, mungkin oleh pemkot dewan ini dianggap tidak ada sehingga mereka bisa melakukan apa saja.
“Atau mungkin mereka punya pedoman sendiri dengan mengeluarkan perwali bisa kan ? ,” paparnya.
Penangganan covid -19 sejak dua minggu dilakukan oleh pemkot ini dinilai tidak ada koordinasi dengan dewan bahkan diajak rapat tidak mau.
“Meskipun tidak mau, paling tidak ada teleconfren lah, kan sudah banyak aplikasi yang mendukung itu,” tuturnya.
Selain soal koordinasi, pihaknya juga mengaku tidak setuju adanya bilik sterilisasi karena bahan yang disemprotkan itu untuk kadang hewan
“Dari awal saya tidak setuju itu tidak ada fungsinya sama sekali karena buang buang uang rakyat,” katanya.
Untuk itu, menurut Mahfudz, lebih baik digunakan untuk membeli sembako untuk rakyat karena sedang membutuhkan itu.
“Lebih baik dibelikan sembako untuk rakyat,” tuturnya. (irw)
