Warga Keluhkan Kuota Bedah Rumah dan Pengajuan Bantuan Anggota DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna Akan Menindaklanjuti

oleh

Surabaya – Anggota DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna melaksanakan agenda jaring aspirasi masyarakat. Sabtu (23/10/2021).

Masa reses persidangan pertama tahun anggaran 2021 dihadiri warga dan tokoh masyarakat di Joglo Cak Markeso jalan Ketandan Lor Kec Genteng Surabaya

Sejumlah warga menyampaikan aspirasi dan keluhan diantaranya pengurangan kuota bedah rumah di kota surabaya.

Selain itu, data MBR dan PKH meskipun sudah diverifikasi ditingkat RT / RW tapi masih tetap muncul data yang lama.

Warga juga mengajukan bantuan tenda dan sound system melalui Musresbang namun sampai sekarang belum terealisasi.

Menanggapi bebebepa keluhan tersebut, Anggota DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, pihaknya akan memyampaikan kepada pemerintah kota terkait keluhan progam bedah rumah.

“Karena bedah rumah ini pernah disurvei dan di ACC, akan tetapi sampai kegiatan reses sekarang belum terealisasi,” ujar Pertiwi Ayu Krishna. Sabtu (23/10/2021) ditemui usai reses

Menurut yang menangani bedah rumah diwilayah RW tersebut, kata ia, sudah  pernah mengajukan bedah rumah pada tahun sebelumnya.

“Mereka pernah mengajukan 7 rumah yang tidak layak, dan ada 1 rumah yang parah juga sudah diukur, tetapi sampai sekarang belum terealisasi,” kata Pertiwi Ayu Krishna

“Mereka juga meminta dan memohon hal itu untk disampaikan ke pemerintah kota nantinya seperti apa,” imbuhnya

Untuk data MBR dan PKH, menurut ia, bahwa RT dan RW sudah melakukan pembaharuan data tetapi masih muncul data yang lama.

“Seharusnya Dinsos mengecek ulang data data MBR dan PKH yang ada di wilayah sana,” tutur Pertiwi Ayu Krishna sapaan akrab Ayu.

Terkait pengajuan bantuan sarana untuk menunjang kegiatan warga yang belum terealisasi oleh Musrengbang.

Menurut Ketua Komisi A ini, semestinya pemerintah kota melalui Musrenbang bisa merealisasikan pengajuan bantuan sarana untuk  menunjang kegiatan warga.

“Karena mereka sudah mengajukan lama ke Musrengbang tetapi sampai sekarang belum terealsasi,” kata Ayu.

Contoh pengajuan bantuan warga, kata ia seperti sarana komputer dan wifi dipasang di balai RW untuk siswa MBR dalam mengikuti pembelajaran melalui daring atau online secara bergantian.

“Ada lagi pengajuan bantuan tenda, kursi dan sound systim untuk menunjung kegiatan warga,” ungkap Ayu

Untuk itu, Politisi Golkar ini berharap, agar pengajuan bantuan warga tersebut bisa direalisasikan oleh pemerintah kota.

“Saya berharap pemerintah kota bisa merealisasikan pengajuan bantuan sarana untuk kegiatan warga,” kata Ayu

Dari beberapa aspirasi, keluhan maupun usulan warga ini, ia menambahkan akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pemkot

“Ya kita akan tindaklanjuti, koordinasikan dengan pemerintah kota,” pungkas Ayu.

Sementara itu, Ketua RW IV Ketandan Kel Genteng Indra Bagus Sasminto mengaku sudah pengajuan bantuan untuk sarana kegiatan warga seperti terop, kursi dan sound systim ke Musrenbang tahun 2019

“Tetapi sampai sekarang sudah 2 tahun berjalan pengajuan bantuan ini belum terealisasi oleh Musrenbang,” kata Indra Bagus Sasminta

Untuk itu, ia berharap kepada anggota DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Kreshna agar bisa membantu menindak lanjuti pengajuan bantuan warga kepada Musrenbang.

“Kami sudah sampaikan hal itu kepada Ibu Ayu agar supaya Musrenbang bisa merealisasikan pengajuan bantuan warga,” kata Indra.

Ketua UPKM Kel Genteng Taufik Rahman menambahkan, kuota bedah rumah Se Kota Surabaya semula 1000 tetapi sekarang dikurangi menjadi 850.

“Lalu dari 850 dikurangi lagi menjadi 560 sekian, tetapi sekarang ada tambahan kuota lagi menjadi 600 sekian,” kata Taufik Rahman

Adanya pengurangan kuota, menurut ia para UPKM lain yang belum mendapat kuata bedah rumah dirasa kasihan.

“Kasihan juga para UPKM lain yang belum mendapatkan kuota bedah rumah,” ungkap Indra.

Untuk itu, ia berharap, anggaran kuota bedah rumah yang dikabarkan sudah digedok oleh DPRD jangan sampai dikurangi lagi.

“Kami mohon kalau memang itu sudah dianggarkan 1000 kuota, jangan sampai dikurangi,” pungkas Indra.      (irw)