WWW.BERITASURABAYAON
LINE.COM – Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo meraih penghargaan Dwidja Praja Nugraha berupa medali dan piagam yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Penghargaan diberikan pada Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (13/12/2015).
Dwidja Praja Nugraha merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh PGRI sebagai Asosiasi Profesi Guru yang tertinggi, yang mewakili kurang lebih hampir tiga juta guru di seluruh Indonesia. Penghargaan tersebut diraih Pakde Karwo karena sebagai pemimpin daerah yang memiliki dedikasi dalam mengembangkan dan memajukan pembangunan dunia pendidikan, serta memberikan perhatian kepada guru.
Selain Provinsi Jatim, penghargaan Dwidja Praja Nugraha juga diberikan kepada Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Landak, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Siak.
Usai menerima penghargaan, Pakde Karwo mengatakan, penghargaan ini merupakan suatu bentuk apresiasi kepada seluruh guru dan pendidik di Jatim. Peran guru di Jatim sungguh besar dan sangat menentukan kemajuan bangsa seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Penghargaan ini saya dedikasikan kepada seluruh guru dan tenaga pendidik di Jatim. Para guru betul-betul memajukan masyarakat Jatim,” ujarnya melalui siaran pers Humas Setdaprov.
Lebih lanjut disampaikannya, guru profesional harus disiapkan dengan baik karena pendidikan merupakan aspek fundamental dalam menyiapkan kualitas hidup saat anak-anak hingga dewasa. “Guru merupakan salah satu komponen yang strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang strategis, serta turut mempersiapkan pengembangan potensi peserta didik untuk mencapai tujuan nasional mencerdaskan bangsa,” katanya.
Dijelaskan Pakde, Pemprov Jatim terus mendorong penguatan posisi lembaga diniyah dalam konteks pendidikan nasional agar setara dengan pendidikan formal lainnya. Salah satu program untuk meningkatkan kualitas lembaga diniyah yakni program peningkatan kualitas guru madin ini merupakan tahun ke-9. “Program Guru Madin ini tidak hanya di Jatim, tetapi yang rutin melakukan program peningkatan kualitas serta memberikan beasiswa baru di provinsi Jatim,” jelasnya.
Program ini sudah dimulai sejak tahun 2006. Sejak tahun 2006-2015, sebanyak 9.819 orang telah mengikuti program ini dan telah menghasilkan lulusan 5.400 guru madin dengan program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Pada tahun ini, ada dua program studi yang ditambahkan yakni Stufi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI).
Menurutnya, Pondok Pesantren dengan madrasah diniyah sekarang sudah tidak lagi dianggap sebagai pendidikan yang tradisional. Pendidikan madrasah diniyah sudah menjadi pendidikan nasional, sehingga lulusan madrasah diniyah mampu mencetak santri yang intelektual, berkarakter, dan berkualitas.
Pakde Karwo mengharapkan ke depannya, nasib guru terus diperjuangkan agar guru di Jatim layak mengajar dan lebih sejahtera. “Di samping target sertifikasi, guru diperhatikan kesejahteraan. Supaya para guru mengajar dengan tenang, kualitasnya lebih bagus terutama untuk anak didik,” harapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Prov Jatim, Syaiful Rachman menyampaikan, Pemprov Jatim juga telah menyekolahkan guru di semua jenjang pendidikan untuk melanjutkan tingkat S-1 dan S-2. Hingga saat ini, sebanyak 770 guru telah disekolahkan S-1. Sedangkan untuk guru yang disekolahkan S-2 sebanyak 180 guru. Pemprov Jatim juga memberikan tambahan kesejahteraan untuk guru swasta sebanyak Rp. 1 juta per bulan.
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, H Sulistiyo mengatakan, kegiatan peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI tahun ini dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah daerah, Kantor Kemenag, dan PGRI baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun di unit kerja. “Untuk tingkat pusat tahun ini ada perubahan, semoga tahun depan sudah bisa berjalan baik,” ucapnya.
Ketum PB PGRI itu pun menyampaikan keprihatinan PGRI atas terbitnya surat edaran Menpan dan RB serta edaran Sekjen Kemendikbud sebagai reaksi atas Peringatan HUT ke-70 PGRI. PGRI adalah organisasi legal yang selama ini bergandengan tangan dengan pemerintah.
“Tidak ada lagi yang perlu dicurigai ketika PGRI mengundang anggotanya dari seluruh pelosok Indonesia untuk merayakan HUT ke-70. Acara ini legal dan sah, dapat ijin dari kepolisian. Saya bersyukur para guru anggota PGRI tetap bersemangat hadir dan justru dapat dukungan dari gubernur, bupati/walikotanya,” tegas Sulistiyo.
Ketua DPD PGRI, Imam Gusman menyatakan, guru merupakan pilar penting di tanah air. Berkat jasanya, mampu mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. “Tanpa guru, suramlah bangsa. Gelaplah bangsa,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyampaikan amanat Presiden RI Joko Widodo. Dalam sambutannya, setiap guru wajib menjadi anggota profesi. Ini sesuai dengan amanat UUD 1945 dan sesuai dengan UU guru dan dosen. Dalam hal ini, PGRI adalah cikal bakal pembentukan organisasi profesi guru di Indonesia. “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa memfasilitasi pembentukan organisasi profesi guru,” katanya.
Dengan organisasi profesi, maka perjuangan guru menjadi efektif dan lebih efisien. Organisasi profesi ini diharapkan dapat membantu guru untuk melaksanakan kode etik yang ada. Jika ada guru yang melanggar kode etik, organisasi profesi juga wajib menjatuhkan sanksi secara jelas. (red/put)