Surabaya – Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat mengundang Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya
Rapat terkait evaluasi kinerja triwulan I tahun 2023 dan penataan jaringan utilitas di trotoar maupun di perkampungan.
“Rapat dengar pendapat ini komisi B mengundang Diskominfo kota Surabaya,” ujar Anas Karno Wakil Ketua Komisi B Selasa (28/3/2023)
Rapat dengar pendapat ini, kata Anas Karno, membahas tentang penataan jaringan kabel utilitas di trotoar maupun di perkampungan
“Sepertinya kabel kabel utilitas ini terlihat semrawut,” ungkapnya.
Oleh karena itu, politisi PDIP ini meminta supaya jaringan kabel utilitas yang semrawut itu bisa tertata rapi di kota Surabaya
“Kami minta jaringan kabel utilitas (Semrawut) itu bisa tertata rapi,” pinta Anas Karno
Informasi yang didapat, kata Anas Karno, Dinas Perekonomian sudah mengirimkan surat pengajuan kepada Kementerian.
“Yaitu tentang penataan jaringan kabel utilitas, tetapi ini masih dalam proses,” katanya.
Sedangkan Diskominfo sendiri, kata Anas Karno, sudah melakukan penertiban kabel kabel utilitas yang semrawut dibantu oleh Satpol PP.
“Meskipun hanya di beberapa lokasi tetapi belum tuntas semuanya,” katanya.
Penertiban itu, menurut Anas Karno tidak hanya menjadi wacana, tetapi harus benar benar dilakukan.
“Supaya jaringan kabel utilitas ini bisa tertata rapi dan masuk dalam satu ducting,” tuturnya.
Meski demikian, untuk saat ini komisi B masih belum mengusulkan Perda Inisiatif baru tentang tersebut.
“Kita belum ke sana (Perda Inisiatif),” katanya
Menurut Anas Karno, karena komisi B akan menggelar rapat berikutnya dengan mengundang sejumlah tim ahli, provider dan asosiasi
“Seperti Asosiasi penyelenggara jaringan Telekomunikasi (Apjatel) dan Koordinasi Pengelolaan Jaringan Utilitas (KPJU),” katanya.
Selain itu, perlu juga menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru sebagai wadah semua provider.
“Minggu depan kita akan rapat lagi mengundang semuanya termasuk BUMD,” katanya.
Rapat berikutnya, kata Anas Karno, untuk mencari langkah terbaik sambil menunggu proses surat yang sudah diajukan kepada kementerian.
“Mudah mudahan ini terealisasi dan perlu formulasi dan skema dalam penataan jaringan kabel utilitas untuk jangka panjangnya,” harapnya
Sementara itu, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Muhamad Fikser mengatakan, Diskominfo bersama KPJU setiap hari Kamis melakukan penertiban utilitas di semua wilayah Surabaya
“Bahwa ini pemerintah kota juga memberikan perhatian tentang itu” ujar Muhamad Fikser
Di aturan Perwali no 49 tahun 2015 ini, Fikser menjelaskan, bahwa PU Bina Marga sebagai ketua dan Diskominfo sebagai anggota
“Kami (Diskominfo) sendiri sebagai anggota,” terangnya
Meski demikian, Diskominfo sudah banyak melakukan penertiban utilitas utilitas yang ada
“Saat ini juga pemerintah kota mempunyai konsep ducting bersama,” katanya
Tetapi konsep ducting bersama itu, menurut Fikser, pemerintah kota tidak bisa melakukan sendiri dan harus menggunakan pihak ketiga
“Pihak ketiga ini harus ada badan usaha milik daerah (BUMD) yang dibentuk oleh pemerintah kota,”katanya.
Namun untuk saat ini, kata Fikser, sudah masuk dan masih proses ke Kemendagri
“Nanti kalau BUMD ini turun ada unsur aneka usaha yaitu unsur ductingnya,” katanya
Kemudian BUMD ada unsur ducting ini, kata Fikser, bisa bekerja sama yang akan menjadi skala perioritas untuk di jalan protokol.
“Baru kemudian lanjut di perkampungan,” katanya
Untuk saat ini, kata Fikser, pihaknya melakukan perapian jaringan utilitas di wilayah RW 4 Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo.
“Itu (Utilitas) semua sudah kita tertibkan,” tegasnya
Selain itu, Fikser juga mengingatkan provider tentang FO dirasa membahayakan supaya segera dipotong.
“Sebenar kita dengan provider itu komunikasinya sudah bagus,” katanya.
Menurut Fikser, artinya utilitas ini sudah menjadi perhatian publik dan pihaknya juga tegas di lapangan
“Kita juga tegas di lapangan,” pungkasnya. (Irw)