Surabaya – Rapat dengar pendapat (RDP) digelar oleh Komisi D DPRD Kota Surabaya tindaklanjut pasca siswa diduga keracunan makan bergizi gratis (MBG) di kawasan tembok dukuh.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jawa Timur dan Kota Surabaya juga Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Surabaya.
Hadir pula Dinas Pendidikan, DP3AK DPMPTSP, SPPG Tembok Dukuh dan 10 sekolah terdampak di lantai 3 ruang paripurna pada Rabu (13/5/2025)
Dalam rapat, Kepala KPPG Kota Surabaya, Kusmayanti menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa siswa.
“Dengan segala kerendahan hati kami menghaturkan permohonan maaf atas hal terjadi yang tidak kita inginkan dan ini adalah kejadian yang pertama di kota Surabaya,” ujarnya.
Kusmayanti mengatakan berdasarkan data per 13 mei hingga sekarang jumlah SPPG mencapai 133 SPPG, meliputi 49 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
“Dan 84 SPPG belum memiliki SLHS,” katanya.
Lanjut ia sedangkan SPPG yang operasional sebanyak 108 SPPG kemudian yang belum beroperasional sebanyak 19 SPPG.
“Dan SPPG yang berhenti atau tidak beroperasional sebanyak 6 SPPG,” imbuhnya.
Kusmayanti menceritakan pada saat kejadian 11 mei kemarin pihaknya mendapat informasi dari pihak sekolah sejak pukul 09.40 wib
“Sekolah yang terdampak ada 10 sekolah,” katanya.
Untuk saat ini, Kusmayanti menyebut ada 5 sekolah sedang menjalani rawat inap sedangkan 9 sekolah menjalani rawat jalan.
“Total (Siswa) terdampak ada di angka 201 orang,” terangnya.
Lanjut ia saat ini juga ada 7 orang menjalani rawat inap, sedangkan yang lainnya sudah pulih bahkan ada yang kembali ke rumah.
“Ada beberapa poin atas yang terjadi dan saat ini masih sementara karena hasil lab belum keluar,” katanya.
Meski demikian, lebih lanjut kata Kusmayanti ada beberapa hal yang perlu disampaikan, namun pihaknya belum bisa memberikan kepastian
“Karena hasil lab belum keluar dan ini sangat disayangkan supaya bisa untuk dicermati,” terangnya.
Kusmayanti mengatakan sampel yang disampaikan dari dinkes hanya sampel daging padahal menu waktu itu nasi putih, krengsengan daging
“Ada tahu goreng, wortel buncis dan buah jeruk,” ungkapnya.
Namun, Kusmayanti menyayangkan bahwa sampel yang diambil hanya daging, karena selama ini pihaknya menyediakan dua sampel
“Untuk disimpan atau untuk dijadikan sampel jika terjadi sesuatu,” katanya.
Kusmayanti mengaku kurang tahu persis bahwa sampel diminta oleh pihak Polsek atau Polres karena pihaknya waktu itu belum hadir.
“Waktu itu meminta sampel untuk dikeluarkan dari lemari pendingin,” katanya.
Menurut Kusmayanti ketika sampel dikeluarkan bisa merusak sampel dan seharusnya ada treament khusus dimasukan ke lab.
“Dan masuk ke cooler box, tidak biarkan dalam suhu ruangan,” katanya.
Kusmayanti mengungkapkan, ketika lab Dinkes datang posisi makanan sudah tidak seperti awal namun hanya sampel daging yang bisa diambil.
“Sehingga nanti hasil lab ini tidak utuh karena hanya daging yang kita lakukan pengecekan,” katanya
Padahal, menurut Kusmayanti ada beberapa makanan masih utuh yang seharusnya dicarikan informasi.
Selain itu, kata ia dari hasil BAP dilakuan oleh KPPG terhadap kepala SPPG yang saat ini masih bergulir kepada Aslab.
“Memang kami belum ke Aslab (Asisten Laboratorium),” terangnya.
Menurut ia karena Aslab waktu itu posisinya di rumah sakit dikarenakan terjadi kesalahan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
“SOP yang ditentukan oleh BPG itu sudah baik adanya,” katanya.
Namun, Kusmayanti menyebut bahwa terjadi kesalahan penerapan SOP SPPG diantaranya proses gizi tidak berada di tempat saat kualitas bahan baku datang.
“Sehingga kita belum bisa memastikan kerusakan terjadi pada kualitas asal bahannya atau proses pengolahannya,” ungkapnya.
Sekian itu, Kusmayanti mengatakan hanya sebagian sampel yang bisa diambil kemudian sebagiannya lagi rusak.
“Itu adalah sesuatu yang mungkin kedepannya kita bisa lebih baik dan lebih waspada,” tutupnya. (irw)
