Surabaya – Rapat Paripurna digelar oleh DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (6/11/2025) siang
Rapat paripurna tentang penyampaian pendapat akhir fraksi atas rancangan APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2026 dipimpin langsung oleh Arif Fathoni Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.
Dalam rapat, enam fraksi terdiri dari Fraksi PSI, Fraksi Gabungan Demokrat – NasDem – PPP, Fraksi Gabung PDIP – PAN, Fraksi PKB, Fraksi Golkar, dan Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya menyatakan setuju
Sedangkan Fraksi PKS melalui juru bicara menyampaikan pendapat akhir menerima atas rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan beberapa catatan.
Johari Mustawan juru bicara Fraksi PKS menyampaikan ada beberapa point dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026.
“Pertama berkaitan anggaran Refuse Drive Fuel (RDF) sekiranya perlu dilakukan pencermatan dalam pelaksanaannya agar tidak menimbulkan ekses negatif kepada warga sekitar,” ujar Johari Mustawan akrab disapa Bang Jo.
Ia mengatakan pengadaan tong komposter sampah untuk setiap RW, sekiranya perlu disertai dengan sosialisasi dan pendampingan agar manfaatnya bisa maksimal, program pengelolaan sampah harus komprehensif selesai dari hulu sampai hilir termasuk kelanjutan PLT Sampah Benowo berkaitan dengan program pemerintah Waste to Energy berupa pola sampah menjadi energi listrik yang mulai dilaksanakan berbagai kota dengan dukungan danantara
“Sementara Surabaya masuk ke dana APBD, perlu dikaji kembali kelanjutan PLTSA setelah berakhirnya MOU pada tahun 2032 Bagaimana penyesuaian dengan perkembangan teknologi terbaru agar Surabaya tidak tertinggal dalam teknologi dalam hal ini dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang saat ini mulai melaksanakan program ini,” kata Bang Jo
Kedua terkait dengan penyediaan hunian bagi warga Kota Surabaya, kata ia, Fraksi PKS dengan apresiasi atas kenaikan anggaran pada perbaikan rutilahu sehingga jumlah unit yang terbantu di tahun 2026 mendatang bisa mencapai 2.420 unit.
“Perlu kiranya pembangunan rusunami yang dianggarkan tetap disertai dengan pembangunan rusunawa sebab masih banyak warga kota yang baru mampu menyewa rusun dan belum mampu membeli masih di atas 10.000 dan masih terus bertambah,” kata Bang Jo
Ketiga terkait dengan infrastruktur, kata ia, Fraksi PKS berharap dapat benar-benar memberikan prioritas kepada pengendalian banjir dan perbaikan sistem transportasi di Kota Surabaya, sehingga berbagai proyek pengerjaan jalan dan saluran tidak terlepas pada dua hal ini,
“Anggaran Rp 1,1 triliun untuk mengatasi genangan harus secara cermat digunakan agar genangan yang saat ini kita rasakan setiap musim penghujan tidak terjadi lagi,” katanya.
“Insya Allah dapat diatasi jika anggaran digunakan dengan cermat maksimal mungkin,” imbuh Bang Jo
Keempat, kata ia, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi atas kenaikan anggaran di 31 kecamatan yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga termasuk para pemuda berkaitan dengan anggaran bagi kegiatan pemuda tingkat RW senilai 47 miliar.
“Kami minta agar pelaksanaannya betul-betul mendapatkan pengawalan dan pendampingan sehingga benar-benar tepat sasaran dan menjadi daya ungkit bagi peningkatan peserta pemuda dalam pembangunan kota serta meningkatkan produktivitas dan kreativitas pemuda selaku bagian dari angkatan kerja dalam jumlah yang besar,” kata Bang Jo.
Kelima terkait anggaran pendidikan total keseluruhan telah mencapai 22,26%, kata ia, tetapi dikelola oleh Dinas Pendidikan hanya mencapai 17,16%.
“Sedangkan sisanya 5,1% tersebar di dinas lain yaitu 1,67%, kemudian sekretaris daerah 0,62% dan tersebar di 31 kecamatan sebesar 2,81%,” sehingga Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota untuk memastikan bahwa serapan anggaran Dinas Pendidikan harus optimal,” ungkap Bang Jo.
Pengawalan distribusi APBD, kata ia, selain yang di bawah Dinas Pendidikan, baik dari Dinas lain yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, Sekretariat Daerah maupun yang tersebar di 31 kecamatan,
“Diperlukan pengawasan yang ketat agar tepat sasaran sesuai untuk urusan fungsi pendidikan,” kata Bang Jo.
Keenam, kata ia, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi atas penambahan jumlah penerima penerima beasiswa Pemuda Tangguh untuk kuliah dan dalam rangka mewujudkan program satu KK keluarga miskin satu sarjana.
“Dari 5.655 di tahun 2025 menjadi 2.023.820 mahasiswa di tahun 2026, sehingga ini bisa menambah anggaran dari 125 miliar menjadi Rp190 miliar,” kata Bang Jo.
Ketujuh terkait dengan anggaran kesehatan, kata ia hanya 11,89 persen atau sebesar Rp1.513.417.711.215 harus bisa memberikan layanan optimal terkait Universal Health Cover (UHC), layanan di 63 Puskesmas dan lebih dari 60 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS
“Khususnya di 3 rumah sakit umum daerah serta menyelesaikan rasio optimal tenaga dokter dan perawat di Puskesmas dengan jumlah penduduk Kota Surabaya yang saat ini masih kekurangan 50 tenaga dokter dan 80 tenaga perawat, sehingga diharapkan kecepatan, ketepatan serta akses layanan kesehatan produk Surabaya bisa tercover 100% dengan tingkat kepuasan yang tinggi,” kata Bang Jo.
Meski demikian, kata ia diperlukan Perda atau Perwali yang memberikan fleksibilitas dengan tetap terkontrol oleh pengawas BLUD tentang pengelolaan keuangan di seluruh RSUD dan Puskesmas yang saat ini sudah berstatus badan layanan umum daerah atau BLUD,
“Sehingga mampu memacu inovasi dan kreasi pengembangan fasilitas kesehatan di Kota Surabaya, baik terkait dengan penghasilan BLUD maupun layanan prima untuk warga Surabaya,” kata Bang Jo.
Terakhir, dengan pengentasan kemiskinan, kata ia APBD harus mampu meningkatkan taraf hidup keluarga miskin yang saat ini mencapai 23.752 kepala keluarga atau 64.705 jiwa serta memperhatikan keluarga pramiskin yang masih berada pada posisi 88.545 KK atau 285.703 jiwa.
“Fraksi PKS terhadap anggaran yang ada dapat mengentaskan seluruh keluarga miskin di Kota Surabaya sebagaimana kita pernah berhasil mengentaskan penduduk miskin ekstrem sehingga tidak ada lagi di Kota Surabaya, bagaimana penduduk miskin semakin sedikit dalam 1 atau 2 tahun mendatang,” kata Bang Jo.
APBD, kata ia juga dapat mengatasi masalah angka pengangguran terbuka yang masih 4,5 sampai 4,91% serta menampung tambahan lulusan calon tenaga kerja baru setiap tahunnya mencapai kurang lebih 19.000.
“Penggunaan anggaran untuk pendanaan pengangguran juga mesti dicermati dan bersinergi dengan berbagai program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga bisa yang lebih efektif dan efisien tidak tumpang tindih,” kata Bang Jo.
Berdasarkan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya serta catatan-catatan yang telah sampaikan oleh Fraksi PKS
“Dengan ini kami mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan dapat menerima rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” tutupnya.
“Kue talam lezat disuguhkan, ikan patin nikmat dihidangkan. APBD 2026 sudah siap untuk disahkan, warga miskin ayo kita entaskan,” imbuh Bang Jon legislator PKS. (irw)
