beritasurabayaonline.net
Sospol

Tak Hanya Bahas RAPBD 2024, Komisi A Juga Tanyakan Soal Pelaksanan Dakel hingga Data Keluarga Miskin

Surabaya – Rapat rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Anggaran tahun 2024 digelar komisi A bersama lurah dan camat Se-Kota Surabaya

“Tadi komisi A rapat bersama lurah dan camat membahas penyusunan RAPBD Kota Surabaya anggaran tahun 2024,” ujar Ghofar Ismail Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Kamis (26/10/2024)

Selain RAPBD, Ghofar mengatakan, dalam rapat juga membahas berkaitan dengan pelaksanaan dana kelurahan (Dakel) digunakan untuk pembangunan

“Terutama pembangunan saluran air dan paving,” katanya ditemui seusai rapat

Pembangunan tersebut, menurut legislator Fraksi Gabungan PAN-PPP ini, sangat  urgent yang berkaitan dengan masalah penanganan banjir yang ada disetiap wilayah kelurahan dan kecamatan.

“Itu disesuaikan dengan kebutuhan camat dan lurah di setiap wilayahnya masing masing dan itu perlu ada pengawasan dari masyarakat,” tutur Ghofar

Selain itu, pihaknya juga mengaku  bersyukur bahwa program perbaikan balai RW  sebagian besar sudah diselesaikan.

“Tapi ada juga balai RW yang tinggal sedikit belum diselesaikan,” ungkapnya

Oleh karena itu, Ghofar berharap perbaikan balai RW yang belum diselesaikan itu bisa dilaksanakan di tahun 2024 mendatang.

“Itu nanti perbaikannya bersamaan dengan balai RT dan balai RW yang ada di kota Surabaya,” katanya

Lanjut Ghofar, komisi A juga menyampaikan terkait masalah pelayanan masyarakat yang harus benar benar dibantu.

“Terutama terkait masalah data MBR, Gakin maupun Gamis,” katanya

Data tersebut, menurut Politisi PAN ini, banyak yang hilang sehingga menjadi permasalahan di kota Surabaya

“Saya berharap lurah dan camat harus selektif untuk membantu data masyarakat yang hilang itu,” tuturnya.

Tak Hanya itu, Ghofar menambahkan para ketua RT bisa mengusulkan apabila belum mendapatkan sama sekali dana kelurahan.

“Ketua RT bisa mengajukan usulan kepada ketua RW lebih dahulu,”  katanya

Menurut Ghofar, Ketua RW harus bisa membantu untuk memperjuangkan sampai ke tingkat LPMK hingga kelurahan untuk kepentingan masyarakat RT setempat.

“Ke 3 orang itu RW, LPMK dan lurah ini menjadi penentu dalam usulan ketua RT untuk mendapatkan dana kelurahan,” katanya.

Oleh karena itu, Ghofar berharap lurah  harus bisa membantu juga untuk memperjuangkan usulan para ketua RT

“Saya berharap kepada pak lurah harus bisa memperjuangkan usulan para ketua RT ini,” pungkasnya. (irw)

Baca juga