Surabaya – Pemkot Surabaya diminta untuk segera mendistribusikan bantuan jaring pengaman sosisal (JPS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 160 miliar sesuai dengan komitmen dan janjinya.
“Kami (Fraksi PKB) mendorong Pemkot segera untuk segera mencairkan bantuan (JPS) yang bersumber dari APBD 160 miliar,” ujar Camelia Habiba Bendahara Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya. Rabu (13/05/2020).
Menurut Wakil Ketua Komisi A ini, hal itu sesuai dengan komitmen dan janji pemerintah kota, bahwa di akhir bulan April dan pertengahan Mei agar bantuan itu sudah bisa di distirbusikan oleh pemerintah kota.
“Saya menagih ucapan Pemkot untuk segera mengakhiri polemik bantuan yang menjadi keresahan ditengah masyarakat sehingga RT/RW tidak menjadi korban adanya kekacuan ini,” katanya.
Karena, menurut Habiba, bantuan yang berasal dari pemerintah pusat atau provinsi ini belum bisa mencukupi jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) warga kota surabaya.
“Ini harus bisa diselesaikan, yang harus bisa menyelesaikan adalah pemerintah kota surabaya,” tuturnya.
Pemkot Surabaya, kata Habiba, tidak perlu menyimpan uang (Anggaran) yang sudah siap (Ready) sebesar 160 miliar untuk pengadaan sembako yang segera dibagikan.
“Untuk apa uang (Anggaran) itu dsimpan simpan, sedangkan masyarakat kita sedang menjerit kelaparan,” ungkapanya.
Selama ini, menurut Habiba, bantuan yang sudah di distribusikan atau dicaikan berasal dari Presiden (Jokowi), bahkan dari pihak ketiga atau swasta yang ditimbun di kelurahan sampai detik ini pemerintah kota belum di distribusikan ke warga.
“Ketika Lurah ditanya oleh RT/RW, katanya nunggu instruksi dari atasan, lah atasan ini atasan siapa ?,” pintanya.
Untuk itu, Fraksi PKB menagih janji Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera merealisasikan bantuan untuk masyarakat MBR yang terdampak akibat covid-19 ini.
“Kami (Fraksi PKB) menagih janji Pemerintah Kota segera merealisasikan bantuan tersebut,” pungkasnya. (irw)
