Surabaya – Pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya menggelar rapat melalui daring. Kamis (12/08/2021)
Rapat juga dikuti pimpinan dan anggota Badan Musyawarah (Banus) DPRD Kota Surabaya serta Ketua dan Tim Anggota Anggaran Pemerintah Kota Surabaya
Rapat membahas rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD anggaran tahun 2021.
Dalam rapat Pemerintah kota melalui Sekretaris Daerah (Sekda) memastikan kekurangan 25 dari 75 persen insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang sudah dicairkan.
“Pak Sekda tadi sudah menyampaikan memastikan bahwa kekurangan insentif nakes yang 25 persen dari yang kemarin 75 persen yang sudah dicairkan,” ujar Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. usai rapat.
Ha itu, kata Politisi PKS ini, nanti akan ditambahkan total menjadi 30 miliar termasuk akan ditambahkan kepada nakes di seluruh puskesmas yang ada di kota surabaya.
“Ada 63 puskesmas dan juga ada yang bertugas di RSUD Soewandi dan Bhakti Dharma Husada,” terang Reni Astuti akrab disapa Reni.
Karena itu, pihaknya menyambut baik bahkan anggota DPRD Surabaya juga mendorong dan menyepakati.
“Saya kira ini sesuatu yang kita sambut baik dan teman teman DPRD juga mendorong menyepakati ini,” ungkap Reni
Tidak hanya itu, pihaknya juga mengaku bersyukur, walaupun nakes tidak menyampaikan secara langsung.
“Kita memahami bahwa kerja nakes luar biasa apalagi ada petugas pukesmas buka sanpai 24 jam,” terang Reni
Bahkan, menurut dia, petugas nakes juga banyak sekali memberikan pelayanan mulai dari 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) dan Swab.
“Sat ini (Nakes) juga sibuk menjalankan dan mensukseskan dalam percepatan vaksinasi,” kata Reni
Perlu diketahui bersama kerja kerja nakes dia menilai, sudah over waktu bahkan berisiko besar dan juga tidak sedikit nakes yang wafat.
“Selama pengabdian pelayanan di fasilitas kesehatan yang ada di kota surabaya,” kata Reni.
Untuk nilai insentif, dia menjelaskan, sama dengan tahun 2020 sebagaimana yang sudah ditentukan berdasarkan keputusan menteri kesehatan.
“Kita minta (pencairan) disegerakan karena sudah masuk di dalam anggaran,” tegas Reni
Untuk itu, pihaknya berharap, di bulan ini bisa disampaikan kepada nakes untuk yang di bulan januari sampai juni 2021.
“Nanti yang sisanya di bulan juli dan agustus kita berharap juga dengan nilai yang sama,” tegas Reni.
Lebih bagus lagi, menurut dia, kalau pencairannya bisa dilakukan setiap satu bulan atau tiga bulan sekali.
“Lebih bagus lagi kalau 1 atau 3 bulan sekali pencairannya,” pungkas Reni yang juga Wakil Ketua Banggar DPRD Kota Surabaya. (irw)
