Tanggapi Sidak Komisi B, RPH Surabaya Sebut Sebagai Bentuk Perhatian

oleh
Foto teks: (Tengah) Fajar Arifianto Dirut RPH Surabaya Dampingi Sidak Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Surabaya – Menanggapi inspeksi mendadak (Sidak) digelar oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya di Rumah Potong Hewan (RPH) khusus Babi di Banjar Sugihan Kecamatan Tandes

Fajar Arifianto Direktur Utama (Dirut) PD RPH Kota Surabaya merasa senang atas kunjungan dari komisi B DPRD Kota Surabaya

“Ini sebagai bentuk perhatian kepada RPH Surabaya,” ujarnya ditemui usai mendampingi komisi B sidak. Senin (20/1/2025) siang.

Ia menjelaskan bahwa unit RPH di Banjar Sugihan ini adalah tempat pemotongan khusus babi yang perlu mendapatkan perhatian.

“Khususnya menjelang perayaan Imlek ,” terangnya.

Ia membeberkan sidak Komisi B ini berkeinginan untuk melihat bangunan baru RPH setelah pindah dari Pegirian  ke Banjar Sugihan.

“Juga untuk memastikan kesiapan kami RPH memfasilitasi pemotongan (Babi) pada saat Imlek,” ungkap Fajar.

Ia kembali merasa senang atas masukan hingga dinamika yang sudah pernah dilaporkan ke komisi B DPRD Kota Surabaya

“Baik itu tentang aset dan penataan penataan yang tentunya itu buat masukan untuk kami agar bisa berbenah,” katanya.

Ia menyebut pada intinya sidak komisi B ingin melihat langsung fakta di lapangan tempat pemotongan babi di Banjar Sugihan yang dikelola oleh RPH Surabaya.

“Terutama terkait dengan lingkungan jangan sampai mengganggu warga,” katanya

Selain itu, lanjut ia terkait pengolahan IPAL karena menurutnya limbah B2 ini jangan sampai mencemari lingkungan yang bisa menimbulkan masalah sosial baru.

“Sehingga ini harus dikelola dan di tangani betul betul jangan sampai ada masalah,” kata Fajar.

Jika pengolahan IPAL dirasa baik dan benar, menurut ia hal itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman atau yang tidak merugikan.

“Berikutnya tentang pembenahan pembenahan fasilitas sarana pra sarana,” katanya.

Menurut ia karena masih menunggu penyerahan bangunan kepada RPH Surabaya yang masih dalam proses komunikasi dengan BPKAD.

“Ini kami menunggu dan masih proses komunikasi dengan BPKAD seperti itu,” pungkasnya. (irw)